Pontianak, Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengadakan knowledge sharing dengan Universitas Tanjungpura bertempat di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura terkait pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (29/06). Kegiatan tersebut dibuka oleh dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura, Dr. Barkah S.E., M.Si, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat, Edward UP Nainggolan, dan Kepala Seksi Hukum, Agus Budianta.

Edward berbagi pengalaman dan strategi dalam rangka memperoleh predikat WBK. Instansi harus meningkatkan kualitas layanan dan terus-menerus meningkatkan inovasi sehingga tercipta birokrasi yang cepat, nyaman, dan bermanfaat bagi stakeholder. Dalam penilaian WBK, tahapan critical berada  pada tahapan presentasi, survey online kepada stakeholder dan survey lapangan oleh BPS atau Kemenpan RB sehingga Tim harus benar-benar mengawal proses tersebut agar berjalan dengan baik. “Hal terpenting dalam pembangunan WBK adalah peningkatan kualitas layanan dan budaya antikorupsi dalam instansi. WBK bukan hanya sekedar predikat yang harus dicapai tanpa implementasi nyata. Tetapi, implementasi nyata yang bebas dari korupsi seharusnya menjadi tujuan utama setiap instansi pemerintahan,” pungkas Edward.

Selanjutnya, Agus menjelaskan mengenai tugas masing-masing tim pengungkit mulai dari tim Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik. Agus menghimbau agar setiap pengungkit melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan dan melakukan pendokumentasian yang lengkap.

Menanggapi pemaparan tersebut, Dr. Barkah S.E., M.Si menyatakan bahwa pemaparan terkait strategi dan inovasi yang dilakukan Kanwil DJKN Kalimantan barat sangat bermanfaat dan menginspirasi. Barkah berharap bahwa dengan adanya sharing knowledge ini, Fakutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura dapat memperoleh predikat WBK pada tahun 2020.