Pontianak,  Kepala Kanwil DJKN Kalbar, Edward UP Nainggolan membuka rapat koordinasi bersama Satuan Kerja di lingkungan Polda Kalbar guna membahas target sertifikasi BMN berupa tanah (12/03). Tanah merupakan salah satu BMN yang rawan terjadinya permasalahan hukum sekaligus memiliki nilai ekonomis tinggi. Tujuan dari sertifikasi itu sendiri adalah upaya pengamanan secara administrasi dan secara legalitas. BMN berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Negara/Lembaga yang menguasai dan atau menggunakan tanah dimaksud. 

Edward menyampaikan target sertifikasi Kanwil DJKN Kalimantan Barat tahun 2020 ditetapkan 1.040 bidang tanah. “Sampai awal Maret  permohonan yang masuk ke kantor pertanahan sebanyak 904 bidang tanah. Untuk itu diharapkan akhir Maret semua bidang tanah yang menjadi target sertifikasi tahun 2020 persyaratan administrasinya sudah lengkap” kata Edward yang disampaikan pada rapat koordinasi yang diikuti oleh Kepala Bidang PKN, Kepala KPKNL Pontianak, Kepala KPKNL Singkawang dan Satuan Kerja di lingkungan Polda Kalimantan Barat serta PJN II di Aula Kanwil DJKN Kalbar.

Ketika kantor pertanahan turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran, data sudah siap sehingga proses sertifikasinya bisa berjalan dengan lancar. Menurut Edward kerjasama yang telah terjalin selama ini agar terus dipertahankan dan ditingkatkan dan untuk menyelesaikan target ini memerlukan kerja keras, terstruktur, sistematis dan massive.

Selanjutnya Kepala Bidang Pengadaan Tanah, Kanwil BPN Kalbar,  Syahranur mengatakan agar Kepala BPN kabupaten /kota Se-Kalbar  jemput bola  dan mempermudah prosedur pensertifikatan tanah BMN tanpa melanggar aturan.