Pontianak, Kamis 21 Maret 2019, bertempat di Ruang Praja I Kantor Gubernur Kalimantan Barat dilaksanakan Rapat Koordinasi (rakor) antara Perwakilan Kemenkeu Provinsi Kalimantan Barat dengan Gubernur Kalimantan Barat beserta para bupati dan walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan yang diikuti oleh Kepala Kanwil DJKN Kalbar, Edih Mulyadi, Kepala Kanwil DJPB Kalbar, Edward U.P. Nainggolan, Kepala Kanwil DJP Kalbar, Farid Bachtiar, dan Kepala Kanwil Bea Cukai Kalbar, Azhar Rasyidi beserta seluruh Kepala Kantor Pelayanan Kemenkeu di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat dengan Gubernur dan Bupat/Walikota seluruh Kalimantan Barat ini membahas Penyaluran DAK Fisik, Dana Desa, DAK Non Fisik Dan Tugas Pembantuan pada Provinsi Kalimantan Barat serta pengelolaan BMN aset yang berasal dari Tugas Pembantuan.

Rakor diawali dengan penjelasan oleh Edward Nainggolan tentang tata cara penyaluran DAK Fisik, Dana Desa, DAK Non Fisik Dan Tugas Pembantuan. Selanjutnya Farid menyampaikan aspek perpajakan dalam penyalurannya. Azhar memaparkan peranan Kanwil Bea Cukai di wilayah Kalbar.

“Semua barang yang diperoleh dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi Barang Milik Negara. Oleh karena itu, penatausahaan dan pengelolaan harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel guna mewujudkan tertib fisik, tertib administrasi pengelolaan dan tertib hukum,” tegas Edih. Edih juga menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan wujud sinergi perwakilan Kemenkeu wilayah Kalimantan Barat dengan jajaran Pemerintah daerah di wilayah Kalbar dengan bersama sama memberikan kontribusi untuk membangun negeri.

Sutarmiji menyambut baik rapat koordinasi yang telah dilaksanakan hari ini dan mengharapkan kerjasama dan sinergi antara kantor-kantor perwakilan Kemenkeu dengan walikota/bupati dapat lebih ditingkatkan lagi demi kemajuan Provinsi Kalbar.

Acara diakhiri dengan ucapan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini dengan lancar dan dilanjutkan dengan jabat tangan kepada  seluruh peserta yang hadir. (KIHIKalbar)