Entikong - Instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Indonesia diubah wajahnya menjadi lebih representatif ditindaklanjuti dengan melakukan pembangunan di kawasan tersebut. Posisinya yang strategis karena merupakan tempat pertemuan komunitas dua negara memang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Salah satu upaya percepatan pembangunan tersebut, Kepala Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat, Edih Mulyadi beserta Kepala KPKNL Pontianak, Agus Hari Widodo melakukan peninjauan lapangan terhadap aset Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah dan bangunan yang terkena  proyek pelebaran jalan nasional yang terletak di Entikong wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia (18/01).

Peninjauan lapangan ini juga dihadiri oleh Kepala Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan, Kementerian PUPR beserta para pejabat di lingkungan Kementerian PUPR Wilayah Kalimantan Barat.

Kegiatan peninjauan lapangan ini dilaksanakan atas undangan Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka percepatan hibah dan/atau Alih Status BMN yang terdampak pekerjaan pelebaran jalan nasional batas Serawak-Aruk dan batas Serawak-Entikong. Disela-sela kegiatan peninjauan lapangan,diadakan rapat koordinasi revaluasi aset BMN dilingkungan PUPR wilayah Kalimantan Barat.

Dalam rapat koordinasi ini dibahas strategi/langkah langkah yang akan diambil untuk pelaksanaan revaluasi BMN pada Kementerian  PUPR di wilayah Kalimantan Barat yang meliputi Balai Wilayah Sungai Kapuas, Balai Besar Pengelolaan Jalan Nasional I, II dan III serta Cipta Karya termasuk dari sisi pendanaannya sehingga bisa selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. (Bidang KIHI Kanwil DJKN Kalbar)