Guna mendukung program berskala nasional berupa Penilaian Kembali Barang Milik Negara (Revaluasi BMN), Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN Kalimantan Barat mengadakan acara yang bertajuk “Sosialisasi Revaluasi BMN, Kerja Bersama untuk Penilaian Kembali BMN, Selasa (22/08). Acara yang bertempat di Aula Kanwil DJKN Kalimantan Barat mengundang satuan-satuan kerja dari Kementerian/Lembaga di wilayah Kalimantan Barat yang menjadi target revaluasi BMN.

Dalam pembukaan acara disampaikan sekilas gambaran mengenai kegiatan revaluasi BMN kepada tamu undangan yang hadir. Kegiatan revaluasi BMN dalam konteks pengelolaan diartikan sebagai sebuah cara sehingga pemerintah dapat mengetahui nilai wajar yang updated. Dengan diketahuinya nilai wajar tersebut, pemerintah dapat melakukan pengelolaan aset negara secara optimal. Dengan tersajinya nilai wajar aset negara updated tersebut meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Acara kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat, Edih Mulyadi. Pada sambutannya ia menyampaikan bahwasanya pada pelaksanaan revaluasi ini berbeda dengan inventarisasi dan penilaian (IP) yang dilaksanakan 10 tahun yang lalu. Dalam program kali ini obyek yang telah ditetapkan untuk dilakukan revaluasi hanya tanah, gedung dan bangunan serta jalan, jembatan dan bangunan air. Namun demikian pekerjaan yang telah memiliki dasar hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) No 75 tahun 2017 tentang Penilaian Kembali BMN/D bukanlah pekerjaan yang mudah mengingat jumlah obyek yang akan dilakukan revaluasi sangat banyak.

Masih dalam sambutannya, Edih Mulyadi menjelaskan bahwa metode penilaian yang digunakan pada revaluasi BMN tahun 2017 ada dua yaitu metode Full Valuation dan Dekstop Valuation. “Khusus objek berupa tanah, akan dilakukan full Valuation, tim DJKN bersama-sama perwakilan dari satuan kerja akan melakukan survey lapangan” ujarnya. Untuk obyek selain tanah akan menggunakan metode Dekstop Valuation. “Jadi sinergi, dukungan dan peran aktif dari satuan kerja akan sangat berpengaruh pada kesuksesan pelaksanaan Revaluasi BMN ini” ungkapnya.

Revaluasi BMN ini juga dapat membangun database BMN yang lebih baik guna kepentingan pengelolaan BMN di kemudian hari serta mengidentifikasi aset idle untuk dioptimalkan. Saat ini Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) semakin memberikan kontribusi bagi penerimaan negara dan DJKN adalah revenue center PNBP yang salah satunya adalah hasil dari pengelolaan aset. Oleh karena itu laporan hasil revaluasi BMN ini kedepannya akan sangat membantu mengoptimalkan penerimaan negara.

Dalam akhir sambutannya, Kepala Kanwil DJKN  Kalimantan Barat Edih Mulyadi juga mengingatkan pegawai DJKN yang hadir untuk senantiasa menjaga komunikasi kepada seluruh stakeholder dan mengundang satuan-satuan kerja dari Kementerian/Lembaga di wilayah Kalimantan Barat yang ingin berkonsultasi dan berkoordinasi lebih lanjut dengan DJKN terkait pengelolaan BMN.

Materi yang disampaikan pada kesempatan ini terdiri atas tiga bagian. Pada bagian pertama adalah penjelasan tentang Proses Bisnis Pelaksanaan Revaluasi BMN beserta diskusi atau tanya jawab yang dipandu oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Tetik Fajar dan Agus Budianta dari KPKNL Pontianak. Bagian kedua diisi oleh Sosialisasi Revaluasi BMN Kanwil DJKN Kalimantan Barat ini diisi dengan materi Petunjuk Teknis Pengisian Form Pendataan Penilaian Penilaian Kembali BMN yang diisi oleh tim dari Bidang Penilaian. Bagian atau sesi terakhir merupakan penyampaian target obyek revaluasi BMN masing-masing satuan kerja di wilayah Kalimantan Barat.

Sosialisasi Revaluasi BMN ini Kanwil DJKN Kalimantan Barat ini juga diliput oleh beberapa media cetak maupun media elektronik di Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk penyebarluasan informasi ke masyarakat umum. (Bidang KIHI Kanwil Kalbar)