Siaran Pers Program Keringanan Utang Untuk Debitur Pemerintah Di Masa Pandemi

Program Keringanan Utang Untuk Debitur Pemerintah Dimasa Pandemi

Surabaya, 8 Maret 2021 – Kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19 belum sepenuhnya pulih. Sebagai bukti keberpihakan pemerintah terhadap rakyat khususnya pelaku UMKM, Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021.

Program Keringanan Utang ditujukan kepada para debitur pelaku UMKM, debitur Kredit Pemilikan Rumah Sederhana/Rumah Sangat Sederhana (KPR RS/RSS), dan debitur perorangan atau badan hukum/badan usaha yang memiliki utang pada instansi pemerintah pusat. Dimana utang dimaksud pengurusannya telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan telah diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) sampai dengan 31 Desember 2020. Adapun kriteria debitur yang mendapat Program Keringanan Utang adalah sebagai berikut:

1.   perorangan atau badan hukum/badan usaha yang menjalankan UMKM dengan pagu kredit paling banyak Rp5 miliar;

2.   perorangan yang menerima KPR RS/RSS dengan pagu kredit paling banyak Rp100 juta;

3.   perorangan atau badan hukum/badan usaha sampai dengan sisa kewajiban sebesar Rp1 miliar.

Melalui Program Keringanan Utang dengan mekanisme crash program, para debitur dengan kriteria di atas diberikan keringanan utang atau moratorium tindakan hukum atas Piutang Negara. Keringanan tersebut antara lain pengurangan pembayaran pelunasan utang yang meliputi keringanan utang pokok, seluruh sisa utang bunga, denda, dan ongkos/biaya lain, serta tambahan keringanan utang pokok. Besaran tarif keringanan yang diterapkan ada 2 (dua) bentuk untuk sisa utang pokok, yaitu:

1.   Utang yang didukung barang jaminan berupa tanah bangunan diberikan keringan sebesar 35%; dan

2.   Utang yang tidak didukung barang jaminan berupa tanah bangunan sebesar 60%.

Selain hal tersebut di atas, masih ada tambahan keringanan lagi sebesar 50% apabila lunas sampai dengan bulan Juni 2021, 30% pada bulan Juli sampai dengan bulan September 2021, dan 20% pada bulan Oktober sampai dengan 20 Desember 2021.

Program Keringanan Utang diharapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu stimulus ekonomi bagi masyarakat khususnya Jawa Timur di tengah situasi pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah mengajak agar masyarakat sebagai penanggung utang/debitur dapat memanfaatkan fasilitas Program Keringanan Utang dimaksud, dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) paling lambat tanggal 1 Desember 2021. Program Penyelesaian Keringanan Hutang ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Perlu diketahui bahwa jumlah debitur di Wilayah Jawa Timur yang berpotensi mendapatkan Program Keringanan Hutang kurang lebih 3.747 debitur dengan nilai sebesar Rp116,6 miliar.  

Adapun informasi lebih lanjut terkait Program Keringanan Utang dapat diperoleh di KPKNL terdekat atau dimana utang tersebut diurus, yaitu:

1.      KPKNL Surabaya, GKN Surabaya I Lantai 5,  Jl. Indrapura No.5 Surabaya Telp. (031) 3523516

2.      KPKNL Sidoarjo, Jl. Erlangga No.161 Sidoarjo, Telp (031) 8057109

3.      KPKNL Malang, Jl. S. Supriadi No.157 Malang, Telp (0341) 804475

4.      KPKNL Jember, Jl. Slamet Riyadi No.344 A Jember, Telp (0331) 428758

5.      KPKNL Madiun, Jl. Serayu Timur No.141 Madiun, Telp (0351) 468603

6.      KPKNL Pamekasan, Jl. Stadion No.104 Pamekasan, Telp (0324) 330830  

Atau melalui call center DJKN (021)150-991

Narahubung Media:

Muhammad Rudi Hidayat           081130374

Kepala Seksi Informasi               (031) 5615395

Kanwil DJKN Jawa Timur