Senin,  8 April 2019, bertempat di ruang rapat Kanwil DJKN Jawa Timur, diselenggarakan kegiatan Dialog Kinerja Organisasi Triwulan I Tahun  2019. Kegiatan ini dipimpin oleh Etto Sunaryanto, Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur dan diikuti oleh seluruh Kepala KPKNL, Kepala Bidang dan Kepala Bagian Umum serta Kepala Seksi di jajaran Kanwil DJKN DKI Jakarta.

Dialog Kinerja Organisasi (DKO) merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk evaluasi dan monitoring atas kinerja sebuah kantor pada Kementerian Keuangan. DKO dilakukan secara berkala setiap triwulan pada satu tahun anggaran. Pada DKO selain dibahas capaian kinerja, juga dibahas terkait kendala, masalah, hingga rencana kerja sebagai tindak lanjut capaian kinerja sebuah kantor. Pada DKO ini dibahas pula Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sebuah kantor, bagaimana perkembangan capaian secara berkala setiap triwulan.

Selanjutnya, dilakukan pemaparan kinerja jajaran Kanwil DJKN Jawa Timur disampaikan oleh Syamsuddin Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi memaparkan bahwa pada triwulan I tahun 2019 dari 15 IKU terdapat  7 IKU berkategori hijau dan 1 IKU masih berkategori kuning sedangkan sisanya berkategori abu-abu. Selain itu juga dipaparkan raw data pendukung IKU tersebut lengkap dengan capaian secara berkala. Selanjutnya, dibahas beberapa kendala dan masalah yang menghambat pencapaian IKU dan juga strategi atau tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai target pencapaian IKU tersebut pada triwulan II.

Para Kepala KPKNL diminta memberikan usulan dan saran untuk memperbaiki capaian IKU yang merah maupun kuning dan melanjutkan kinerja yang baik untuk IKU yang berkategori hijau. Tantangan besar seluruh KPKNL adalah pada IKU Persentase nilai kekayaan Negara yang diuitliasi. Hampir seluruh KPKNL dilingkungan Kanwil DJKN berwarna merah kecuali Bidang PKN dan KPKNL Sidoarjo. Permasalahan dari IKU ini adalah potensi yang merupakan kewenangan KPKNL sangat kecil, banyak BMN dalam satu NUP yang bernilai besar yang merupakan kewenangan Kantor Pusat DJKN.

Etto mengharapkan ada perhatian yang lebih khusus terhadap capaian IKU persentase nilai kekayaan Negara yang diutilisasi. Harus ada extra effort dalam pencapaiannya, bukan hanya bussines as usual. Koordinasi dengan mengumpulkan satker potensial guna meningkatkan nilai utilisasi. Komponen utilisasi berupa selisih nilai BMN hasil penyesuaian pelaksanaan revaluasi BMN atas BMN yang telah diutilisasi sampai dengan 2018 supaya segera dilakukan.