Surabaya -  Selasa (4/9/2018) bertempat di Ruang Rapat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur (Kanwil DJKN Jatim), segenap pejabat pada jajaran Kanwil DJKN Jatim mengikuti kegiatan Video Conference (Vicon) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Revaluasi BMN bulan September 2018 yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Pejabat yang mengikuti jalannya video conference dari Kanwil DJKN Jatim adalah Kepala Kanwil DJKN Jatim, Etto Sunaryanto beserta Kepala Bidang Penilaian, Kepala Bidang PKN, Kepala Bidang Lelang, Kepala Bagian Umum, Kepala KPKNL Surabaya, Kepala KPKNL Malang, Kepala KPKNL Sidoarjo, Kepala KPKNL Madiun dan beberapa Pejabat Eselon IV beserta Tim Revaluasi BMN Kanwil DJKN Jatim.

Kegiatan video conference tersebut, dibuka oleh Direktur Barang Milik Negara, Encep Sudarwan dan dilanjutkan dengan pengarahan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatawarta. Dalam arahannya Isa menyampaikan bahwa yang pertama terkait dengan Penilaian BMN yang masih menggantung di beberapa KPKNL diminta Direktorat BMN, Direktorat PKNSI dan Direktorat APK dalam minggu ini dapat diselesaikan sampai tuntas, yang kedua mengenai kualitas Penilaian sangat diapresiasi kepada KPKNL yang dapat menerapkan zero tolerance namun kantor pusat sendiri mematok toleransi sebesar 2% dari seluruh nup yang dilakukan revaluasi, yang ketiga masih terkait dengan kualitas diminta untuk Barang yang tidak ditemukan harus dilakukan klasifikasi ulang dan jika benar-benar merupakan Barang yang tidak ditemukan harus dibuatkan penjelasan logis dan rasional. Pada kesempatan kegiatan vicon kali ini, Isa meminta kepada Kepala KPKNL Surabaya agar membagi pengalaman mengenai kunjungan BPK ke KPKNL terkait dengan kegiatan Revaluasi BMN.

Menanggapi arahan Direktur Jenderal Kekayaan Negara pada kesempatan yang sama Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur, Etto Sunaryanto, meminta agar seluruh KPKNL di wilayah Jawa Timur segera mengundang Satker untuk melakukan koordinasi persiapan pemeriksaan BPK dan membuat profil satker yang berisi pemetaan terkait isu barang yang tidak ditemukan pada masing-masing satker.

 (naskah/foto: Seksi Informasi Bidang KIHI)