Surabaya (26/08/2021) - Di penghujung Agustus ini, masih dengan semangat kemerdekaan yang baru saja kita lalui di masa Pandemi Covid-19, Kanwil DJKN Jawa Timur mengadakan acara Cangkrukan SAE Seri 8. Cangkrukan kali ini mengusung tema “Implementasi Besaran Faktor Penyesuai Sewa Barang Milik Negara (BMN) dengan Kondisi Tertentu” dengan menghadirkan narasumber dari Direktorat Barang Milik Negara. Acara dibuka oleh Kepala Kanwil DJKN Jawa Timur, Bapak Tugas Agus Priyo Waluyo, yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa cangkrukan ini merupakan aktivitas diskusi, nongkrong bareng, dan ngobrol bareng secara online sebagai sarana komunikasi dua arah antara Kanwil DJKN Jawa Timur dengan KPKNL serta para pemangku kepentingan lainnya di wilayah Jawa Timur. Harapannya, acara ini dapat menghasilkan persamaan persepsi dari seluruh pegawai di Kanwil DJKN dan KPKNL serta pemangku kepentingan terkait faktor penyesuai sewa BMN dengan kondisi tertentu yang secara tidak langsung dapat mempercepat proses persetujuan sewa BMN.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Pandemi Covid-19 saat ini merupakan salah satu bencana non alam yang memberikan dampak sangat luas bagi kehidupan manusia. Tidak hanya pada sektor kesehatan saja yang terdampak, tetapi juga sektor perekonomian di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya di segala lini untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN). Dalam rangka mendukung upaya pemerintah tersebut, DJKN selaku Asset Manager juga berupaya mengambil peran, yang salah satunya adalah melalui Pemanfaatan BMN.

Sebagaimana diungkapkan Bapak Tugas Agus bahwa pengadaan BMN secara fitrahnya memang ditujukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Namun dalam perjalanannya, banyak terdapat BMN yang tidak digunakan untuk tugas dan fungsi karena berbagai hal, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat diantaranya melalui pemanfaatan BMN. Faktor penyesuai sewa BMN dengan kondisi tertentu merupakan salah satu bagian dari penyempurnaan peraturan pemanfaatan BMN yang termuat dalam PMK 115/PMK.06/2020. Tujuannya adalah untuk memberikan relaksasi atau keringanan biaya sewa bagi para pelaku usaha dalam kondisi tertentu, salah satunya di masa sulit karena dampak bencana non alam pandemi Covid-19 saat ini.

Kepala Subdirektorat Barang Milik Negara II, Bapak I Ketut Arimbawa dalam sambutannya juga mengungkapkan bahwa tujuan utama pengadaan BMN adalah untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, namun terhadap BMN yang tidak sedang digunakan untuk tugas dan fungsi, dapat dilakukan pemanfaatan BMN oleh masyarakat dengan cara-cara yang paling mudah dan paling memungkinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain sebagai upaya untuk memberikan peluang yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku usaha, pemanfaatan BMN juga bertujuan untuk mengoptimalkan Pendapatan Negara berupa PNBP yang berasal dari pengelolaan BMN, serta sebagai upaya pengamanan baik secara administrasi maupun secara hukum terhadap BMN yang sedang tidak digunakan untuk tugas dan fungsi. Karena itu, dalam acara Cangkrukan ini, selain membahas terkait besaran faktor penyesuai sewa BMN dalam kondisi tertentu, juga dibahas materi pemanfaatan secara umum dalam PMK 115/PMK.06/2020, mengingat kegiatan ini juga melibatkan peserta dari pihak satker mitra KPKNL.

Narasumber yang merupakan Kepala Seksi BMN II D, Bapak Dwi K. Saputro, memaparkan bahwa regulasi pemanfaatan BMN mengalami metamorfosis berupa penyesuaian dan penyempurnaan hingga terbitya PMK 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan BMN yang berlaku saat ini. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai hal, antara lain adanya perubahan regulasi terkait Pengelolaan BMN/D dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; adaptasi proses bisnis dalam dunia usaha untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan BMN, optimalisasi PNBP, serta mendukung pengembangan dunia usaha; dan perbaikan tata kelola pengelolaan BMN dalam hal pemanfaatan BMN. Terdapat simplifikasi peraturan dari sejumlah total 313 Pasal dan 44 BAB yang merupakan gabungan dari peraturan Pemanfaatan BMN sebelumnya, menjadi 107 Pasal dan 10 BAB dalam PMK 115/PMK.06/2020 saat ini,

Salah satu perbaikan tata kelola pengelolaan BMN yang dilakukan adalah terikait perubahan faktor penyesuai sewa BMN sebagai bagian dari skema pemanfaatan BMN. Faktor penyesuai sewa yang diatur dalam PMK 115/PMK.06/2020 saat ini berfokus pada kegiatan usaha sewa. Hal ini berbeda dengan regulasi pemanfaatan BMN sebelumnya pada PMK 57/PMK.06/2016, di mana faktor penyesuai sewa mempertimbangkan bentuk badan usaha penyewa. Perubahan ini dilandasi oleh pertimbangan ketidakadilan penentuan besaran sewa jika menggunakan bentuk badan usaha penyewa sebagai faktor penyesuai. Misalnya dalam hal badan usaha murni bisnis seperti Pertamina yang mengadakan kegiatan sosial dengan menyewa BMN, di PMK 57/PMK.06/2016 akan dikenakan faktor penyesuai sewa 100%. Hal ini tentunya tidak fair, sebab walaupun bentuk badan usaha Pertamina adalah bisnis atau berorientasi profit, namun kegiatan usaha sewanya adalah untuk kegiatan sosial.

Selain itu, juga dilakukan penambahan ketentuan terkait kondisi tertentu yang dapat dipertimbangkan oleh Pengelola BMN untuk memberikan faktor penyesuai dengan persentase dalam rentang antara 1% - 50%. Kondisi tertentu tersebut meliputi penugasan pemerintah, adanya bencana alam, bencana non alam, dan juga bencana sosial. Penetapan faktor penyesuai kondisi tertentu sewa diberikan rentang antara 1% - 50%, sebab kondisi setiap sektor usaha di setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti dapat kita lihat saat ini dengan adanya bencana non alam Pandemi Covid-19, di mana dampak pandemi pada setiap sektor usaha serta antar wilayah tidak sama. Narasumber menekankan bahwa terkait dengan faktor penyesuai kondisi tertentu sewa BMN yang ditetapkan sebesar 1% - 50% tersebut, KPKNL selaku Pengelola Barang (Asset Manager) harus mampu membuat penetapan persentase dengan menganalisis kondisi sektor usaha, karakteristik daerah serta dampak adanya bencana baik alam maupun non alam yang mempengaruhi kegiatan usaha, yang dapat mengacu pada data-data baik yang berasal dari laporan penilaian maupun data dari Badan Pusat Statistik.

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, bahwa faktor penyesuai sewa dengan kondisi tertentu tersebut ditujukan untuk memberikan keringanan biaya sewa bagi para pelaku usaha dalam kondisi tertentu, yang salah satunya di masa sulit karena dampak bencana non alam pandemi Covid-19 saat ini. Untuk dapat diberikan faktor penyesuai tertentu, penyewa dapat menyampaikan surat pernyataan kepada Pengguna Barang, yang menyatakan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan terdampak atas kondisi tertentu yang sedang terjadi dengan melampirkan laporan keuangan yang menggambarkan dampak atas kondisi tertentu tersebut. Selanjutnya, Pengguna Barang mengajukan permohonan tersebut kepada Pengelola Barang.

Selain keringanan melalui pemberian faktor penyesuai sewa dengan kondisi tertentu tersebut, sebagai salah satu upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, dalam PMK 115/PMK.06/2020 ini juga diatur pengecualian faktor penyesuai sewa 100% untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis. Pengecualian tersebut diberikan kepada kegiatan usaha berskala ultra mikro, mikro, dan kecil yang dapat diberikan faktor penyesuai sebesar 25% untuk sewa BMN. Adapun penentuan suatu kegiatan usaha sebagai usaha berskala mikro dan kecil, mengacu pada UU Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM yang mengklasifikasikan skala usaha UMKM berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Sedangkan kategori usaha berskala ultra mikro mengacu pada PMK 95/PMK.05/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.