Jakarta, 8 Desember 2021 Kanwil DJKN DKI Jakarta – Dalam rangka memberikan gambaran potensi masalah hukum kepada Penilai Pemerintah dengan mengambil pengalaman sebagai best practice dari praktisi Penilai Publik, Kanwil DJKN DKI Jakarta mengadakan Webinar Mitigasi Risiko Masalah Hukum Terkait Penilaian.

Pada pembukaan acara webinar kali ini, Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta – A.Y. Dhaniarto menyampaikan bahwa dalam menjalankan setiap pekerjaan kita selalu berhadapan dengan risiko, baik dalam skala kecil-menengah-besar. Oleh karena itu manajemen risiko merupakan bagian penting dalam mengelola organisasi, utamanya untuk mencapai visi misi dan tujuan organisasi. Dapat timbul dampak negatif atau bahkan fatal jika suatu organisasi tidak menanggapi risiko yang akan dihadapi organisasi tersebut. Inilah yang menjadi alasan mengapa suatu organisasi perlu melakukan mitigasi risiko.

Demikian halnya dengan tugas dan fungsi DJKN yang salah satunya adalah Penilaian, baik itu terhadap barang milik negara, barang milik daerah, barang rampasan, barang sitaan dan sebagainya. Dalam hal ini Direktorat Penilaian selaku penyusun peraturan dan ketentuan di Bidang Penilaian telah  mengidentifikasi informasi risiko-risiko apa saja yang akan muncul serta telah mengambil langkah-langkah untuk memitigasinya. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan untuk melindungi nilai dan produk penilaian yang dihasilkan oleh Penilai. Integritas, Profesionalisme, Sinergi Pelayanan dan Kesempurnaan menjadi budaya kerja yang dikedepankan oleh insan Kemenkeu dalam melaksanakan tugas termasuk tugas-tugas penilaian.

Kurniawan Nizar, Direktur Penilaian DJKN dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam penilaian risiko telah menjadi konsekuensi tugas yang tidak terhindarkan dalam mendukung pengelolaan asset negara. Permasalahan hukum merupakan tantangan tersendiri dari profesi Penilai Pemerintah. Gugatan kesalahan prosedur akan menjadi potensi permasalahan yang harus diperhitungkan oleh profesi Penilai. Penilai yang profesional harus mampu menginvetarisasi dan memitigasi risiko permasalahan hukum yang mungkin akan terjadi.

Dalam rangka membangun Penilai Pemerintah yang berkualitas dan profesional, DJKN secara terus menerus membangun kemampuan dan bekerja sama untuk meningkatkan pengetahuan Penilai Pemerintah baik dengan internal DJKN maupun dengan eksternal seperti Perguruan Tinggi dan juga praktisi Penilai Publik dari Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI).

Kurniawan mengharapkan webinar ini memberikan sumbangan berarti bagi Penilai Pemerintah dalam menjalankan tugasnya, agar lebih peka dalam mengenali potensi permasalahan hukum dan dapat memitigasinya sehingga akan meminimalkan risiko permasalahan hukum yang mungkin terjadi. Dengan hasil produk penilaian yang berkualitas tinggi dan output yang tidak menimbulkan permasalahan hukum maka akan menguatkan eksistensi dan kredibilitas Penilai Pemerintah dan membuat para stakeholder makin mengakui profesionalitas dari Penilai Pemerintah.

Webinar kali ini diselenggarakan dengan mengundang narasumber Ketua Dewan Penilai MAPPI yaitu Dewi Smaragdina, SE., M.Sc., untuk berbagi pengalaman dan sudut pandang Penilai Publik dalam menangani dan memitigasi risiko permasalahan hukum dalam penilaian. Dewan Penilai MAPPI adalah Badan Organisasi  yang mengawasi kepatuhan profesi dan praktek penilaian anggota MAPPI terhadap Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia.