Jakarta (01/02) - Direktur Penilaian Merijal Nur menggandeng para Kasubdit Penilaian Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Mardhanus Rudiyanto dan Kesatria Purba lakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN DKI Jakarta.

Kunjungan kerja tersebut dalam rangka  overview dan evaluasi pelaksanaan revaluasi Barang Milik Negara (BMN) di tahun 2017, serta penyusunan strategi revaluasi BMN tahun 2018 yang diadakan di ruang rapat Kanwil DJKN DKI Jakarta.  Hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta, Hady Purnomo, Kepala KPKNL Jakarta I s.d. V dan para tim penilaian Kanwil dan juga KPKNL Jakarta I s.d V.

“Menengok hasil kinerja pada tahun 2017, tahun 2018 ini akan menjadi tahun challenging karena penetapan target dan realisasi mencapai 100% dibandingkan tahun lalu,” ujar Hady membuka pertemuan. “Agar performance Kanwil DKI Jakarta pada tahun 2018 dapat lebih baik termasuk pelaksanaan revaluasi BMN, maka kita perlu mempersiapkan strategi-strategi baru untuk menyelesaikan target tahun 2018,” tutur Hady lebih lanjut. Hady pun optimis target revaluasi BMN tahun 2018 dapat diselesaikan pada bulan delapan tahun ini.

Hady menyampaikan secara langsung kepada para peserta rapat bahwa progres penilaian tahun 2017, tepat pada 29 Desember 2017, pukul 10 malam, Tim revaluasi Kanwil DJKN DKI Jakarta dan KPKNL Jakarta I s.d. V berhasil menuntaskan target revaluasi BMN lebih dari 100% dengan target 26.778 NUP. Kinerja tim penilai pada bulan November-Desember, merupakan peningkatan kinerja yang paling progresif di tengah keterbatasan sumber daya yang ada. Ada 89 tim penilai baik yang menduduki jabatan fungsional maupun staff, dimana KPKNL Jakarta II paling sedikit jumlah personel penilainya.

Sementara itu, Meirijal yang menggadang-gadang sinergi data dari masing-masing tim penilai harus diperbaiki. Salah satu faktor keberhasilan revaluasi BMN adalah komunikasi dan koordinasi, yaitu keterbukaan komunikasi data dan komunikasi informasi. Tim Penilai DJKN yang terjun ke lapangan harus mampu bekerja sama dengan pihak lain, baik dengan sesama penilai maupun dengan mitra satuan kerja (satker) agar revaluasi BMN dapat berjalan lancar.

“Komunikasi data harus diperbaiki, karena perhitungan nilai tergantung pada data. Sikap independensi tidak berarti tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Seluruh tim penilai harus bekerja sama dan mau melakukan sharing data, dalam bahasa sederhananya bukan untuk mencontek data, melainkan untuk mengumpulkan informasi, mencari selisih nilai, bahkan mendapatkan fakta yang berbeda,” tegas Meirijal.

Sebagai contoh, dalam hal terdapat lokasi yang berdekatan tetapi tim penilainya berbeda, apabila sesama penilai tidak bekerja sama dalam mengkomunikasikan data, dan menggunakan data yang berbeda, selanjutnya hasil penilaian menjadi berbeda secara signifikan maka laporan tersebut perlu dievaluasi kembali. “Kalau objek tanah penilaian bersebelahan maka tentunya hasilnya pasti tidak terlalu jauh. Jika perbedaannya jauh, pasti ada kesalahan. Hal ini berawal dari kurangnya komunikasi dan koordinasi,” pungkas Meirijal.

Meirijal mengevaluasi revaluasi BMN mulai dari overview, verifikasi nilai wajar, monitoring kelengkapan laporan penilaian, hingga review sample laporan penilaian. Dari data laporan penilaian yang dikumpulkan, nilai tanah dan bangunan yang turunnya signifikan, maka berdasarkan verifikasi nilai wajar ditemukan sembilan permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain: human error, terdapat biaya lain-lain pada nilai perolehan, nilai perolehan merupakan nilai taksiran, tim penilai sudah menganggap sesuai dengan Keputusan Dirjen Kekayan Negara Nomor 246, terdapat perbedaan luas, perubahan kondisi pasar/zoning, dan terjadi perubahan fisik serta tim menganggap nilai perolehan terlalu tinggi.

Terkait monitoring kelengkapan laporan penilaian, ada beberapa poin yang harus dicermati seperti keberadaan narasi, kelengkapan tanda tangan dan lampiran, ketidaksesuaian prosedur serta penerapan metode penilaian. “Oleh karena itu, jangan sampai laporan penilaian menumpuk. Kita  harus bekerja keras untuk merapikan seluruh dokumen yang belum tuntas. Selesaikan selagi bisa dengan melihat kelengkapan laporan penilaian tentu kita harus punya terobosan untuk menyelesaikannya. Ada kaji ulang terhadap revaluasi ini sebagai materialitas auditor,” pesan Meirizal.

Kepala Bidang Penilaian, Ari Fitri Mahesa menambahkan mengenai monitoring penetapan laporan penilaian. Semua laporan dari KPKNL Jakarta I s.d. V yang masuk ke Kanwil, harus diverifikasi terlebih dahulu nilai wajarnya, baik koreksi nilainya, maupun hasil tindak lanjutnya yang masih belum tuntas. Dari laporan yang ada 73% data laporan lengkap diverifikasi sedangkan  lainnya masih perlu dilengkapi, dan akan dikejar penyelesaiannya hingga semuanya tuntas 100%. Ari juga menyampaikan kesulitan yang terjadi di lapangan, hingga perlunya sinergi dan support sharing data dari tim penilaian kantor pusat dengan Kanwil. Saat ini di bidang penilaian, tengah menggali proyek antara tim Penilaian dengan Direktorat PKNSI terkait persiapan aplikasi untuk memitigasi adanya koreksi data dan human error, serta perbaikan penyimpanan arsip hingga pembuatan katalog secara digital.

Rangkaian acara dilanjutkan dengan memberikan kesempatan peserta rapat untuk mengajukan pertanyaan dan diskusi dengan Meirijal beserta timnya mengenai tindak lanjut laporan yang harus diperbaiki oleh KPKNL hingga apa yang menjadi permasalahan revaluasi BMN tahun 2017, serta review dalam mempersiapkan revaluasi tahun 2018 ini agar lebih baik lagi.

(teks/foto :Ezza&Asya)