Cisarua – “Kegiatan Rakorda tidak mengganggu kegiatan revaluasi BMN (Barang Milik Negara-red). Peserta yang hadir merupakan perwakilan, sedangkan tim-tim yang memiliki timeline revaluasi BMN tetap berjalan,” tegas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta Hady Purnomo saat membuka acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kanwil DJKN DKI Jakarta yang diselenggarakan pada 21-23 November 2017 di Cisarua, Jawa Barat.

Lebih lanjut, Hady menyampaikan bahwa Rakorda kali ini mengambil tema “Dengan Revaluasi BMN yang berkualitas, kita tingkatkan peran DJKN sebagai pengelola kekayaan negara”.  Tema tersebut sering dipakai baik oleh Kantor Pusat maupun oleh kanwil-kanwil lain. Tidak ketinggalan, Kanwil DJKN DKI Jakarta juga mengambil tema dimaksud karena saat ini yang tengah menjadi topik adalah revaluasi tanpa mengurangi fungsi-fungsi yang lain.

Sebagaimana arahan Dirjen Kekayaan Negara Isa Rahmatarwata, Hady juga berpesan agar revaluasi BMN harus berkualitas, karena selesai revaluasi akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Tidak hanya mengutamakan kecepatan, namun kualitas juga harus diperhatikan,” ujarnya.

Aspek kedua yang ditekankan Hady adalah terkait DJKN sebagai aset manager, sudah sejauh mana DJKN menjalankan perannya.  “Ke depan, target utilisasi berasal dari pemanfaatan. Aset tidak menganggur, namun manajernya yang bekerja keras,” imbuhnya.

Meski tema rakorda mengangkat topik revaluasi, namun topik bahasan yang lain tidak luput dari perhatian. Ia memandang perlu untuk membahas bagaimana mengurangi outstanding Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN). “Harus ada strategi, ke depan DJKN bukan hanya melakukan pengurusan piutang negara namun juga pengelolaan piutang negara,” ungkap Hady.

Dengan latar belakang tersebut, pria yang sebelumnya menjabat Direktur Hukum dan Humas ini berpesan agar dalam rakorda ada sesi khusus yang membahas pengurangan outstanding BKPN khususnya di Kanwil DJKN DKI Jakarta, mengingat outstanding BKPN terbesar ada di Jakarta.

Secara teknis, pembahasan dalam rakorda dibagi menjadi tiga komisi, komisi yang pertama membahas piutang negara dan lelang, komisi kedua revaluasi BMN, dan komisi ketiga membahas roadmap DJKN sebagai aset manajer untuk masukan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Kakanwil berharap rakorda dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dan disampaikan ke kantor pusat.

Acara yang berlangsung di Wisma Mulyasari TNI AU Cisarua Bogor tersebut dihadiri oleh kepala bagian umum, para Kepala bidang, para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta I s.d.V, dan para pegawai di lingkungan Kanwil DJKN DKI Jakarta.  Beberapa poin strategis yang akan diwujudkan oleh jajaran Kanwil DJKN DKI Jakarta beserta unit operasional dibawahnya berhasil dirumuskan, antara lain :

1.      Revaluasi BMN tidak hanya sekedar mengejar kecepatan penyelesaian, namun harus memperhatikan kualitas.

2.      Revaluasi BMN sesuai arahan Menteri Keuangan bukan hanya menyajikan koreksi nilai aset, namun juga pendataan aset yang akan dimanfaatkan dan aset idle, sehingga harus dapat dipetakan aset mana saja yang idle dan yang dimanfaatkan.

3.      Penyelesaian objek BMN yang direvaluasi masih rendah sehingga harus dipercepat sesuai arahan Dirjen Kekayaan Negara.  Tim revaluasi harus mengoptimalkan sisa waktu yang ada.

4.      Terdapat kendala dalam revaluasi BMN seperti petugas satker yang kurang siap dan satker tidak dapat menunjukkan aset yang dimiliki.

5.      KPKNL berkomitmen untuk menyelesaikan revaluasi BMN tahun 2017 di atas rata-rata nasional.

Selain poin strategis terkait revaluasi, beberapa poin strategis di bidang piutang negara, lelang, penilaian, kepatuhan internal, hukum dan informasi serta bagian umum juga berhasil dirumuskan, dengan harapan rumusan tersebut dapat segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan kinerja dan mengejar target yang masih kuning dan merah.

Rakorda merupakan salah satu momentum bagi Kanwil DJKN DKI Jakarta untuk melakukan konsolidasi, meneguhkan komitmen dan menyatukan gerak langkah dalam melaksanakan tugas sebagai pengelola kekayaan negara.  Terkadang ide-ide dapat muncul dari mana saja, terlebih di ruang terbuka seperti Kebon Raya Bogor. Setelah dua hari dua malam pembahasan dilakukan di ruang rapat, untuk mengendorkan ketegangan pembacaan poin-poin strategis hasil pembahasan yang dituangkan menjadi butir-butir rakorda sengaja dilakukan di Kebon Raya seusai jalan pagi bersama.  (Teks dan Foto : Asya, Baroen, Andy)