Jakarta (02/6) – Setelah sebelumnya Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta, Encep Sudarwan mengundang PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/PII (Persero) kali ini mendapat kehormatan dengan hadirnya Direktur Utama PT SMF (Persero) Ananta Wiyogo. Ananta sengaja diundang untuk berbagi ilmu pada jajaran Kanwil DJKN DKI Jakarta dalam focus group discussion (FGD).

Acara yang digelar di ruang rapat Kanwil DJKN DKI Jakarta itu dihadiri para Kepala Bidang, Kepala KPKNL Jakarta I s.d. V, dan para Kepala Seksi khususnya seksi Pengelolaan Kekayaan Negara dan Kepala Seksi Penilaian itu dibuka Encep. Dalam sambutannya Encep menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ananta. Ia memperkenalkan tugas dan fungsi Kanwil DJKN DKI Jakarta sebagai unit yang mengemban tugas di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Lelang, Piutang Negara dan Penilaian dengan target terbesar dibanding dengan Kanwil-kanwil lainnya.

Apa sebenarnya keterkaitan PT SMF (Persero) dengan Kanwil DJKN DKI Jakarta? Ilmu apa yang dapat digali? Tanya itu tersimpan dibenak para peserta.

Ananta menepis keraguan peserta melalui paparannya, baik dari video company profil maupun dari tayangan presentasi Ananta. Pria berkaca mata ini menjelaskan dengan gamblang peranan PT SMF (Persero) dalam pengembangkan pembiayaan perumahan di Indonesia. Materi  yang dipaparkan antara lain Backlog dan Pasar Pembiayaan Perumahan Di Indonesia, SMF dan Perkembangannya, dan Dukungan SMF untuk Pengembangan Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

Perusahaan di bawah naungan Kementerian Keuangan ini berdiri tahun 2005. SMF hadir sebagai fiscal tool dengan misi untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan yang dapat meningkatkan tersedianya sumber dana jangka panjang untuk sektor perumahan yang memungkinkan kepemilikan rumah menjadi terjangkau bagi setiap keluarga Indonesia.  Dengan tersedianya dana tersebut diharapkan semakin banyak fasilitas KPR yang dapat terjangkau terutama kelas menengah ke bawah.

“Dengan asumsi harga rumah Rp200 juta/unit, untuk memenuhi kebutuhan rumah 1,385 juta per tahun, maka dibutuhkan pembiayaan perumahan sebesar Rp 277 triliun” tutur Ananta. Sedangkan budget APBN Pemerintah untuk penyediaan perumahan seperti SRTP, SSB dan lainnya  +Rp10 trillun sisanya harus datang dari swasta. Masih terdapat backlog yang cukup tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan rumah, 11,7 juta rumah tangga belum tergarap (sumber: SUSENAS BPS 2015) dengan kelompok terbesar adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 49%, Non MBR 37% dan rumah tangga miskin 14%. SMF dapat berperan dalam porsi MBR dan non MBR.  Kegiatan utama /operasional SMF adalah penyaluran pinjaman, sekuritisasi, penerbitan surat utang, pengembangan produk KPR SMF, dan housing finance Information System (HFIS/suatu sistem informasi pembiayaan perumahan).

Selain paparan, FGD juga diisi dengan sesi tanya jawab yang semakin menambah wawasan peserta. Dari Ananta juga dapat belajar tentang perjanjian pengikatan kredit yang dapat diterapkan dalam pengurusan piutang negara maupun lelang terkait hak tagih maupun siapa yang berhak mengajukan permohonan lelang(teks/foto: Asya)