Jakarta - Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Tavianto Noegroho didampingi Kepala KPKNL Bogor Bimo Aryo dan Kepala Bidang PKN Didith A. Andiana menyerahkan dokumen kepemilikan aset properti eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)/eks BLBI berupa Sertifikat Hak Pakai kepada Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Purnama T. Sianturi selaku perwakilan Satgas BLBI dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, pada Rabu, (10/5) di Kantor Satgas BLBI Jakarta.

Pada kesempatan tersebut diserahkan sebanyak 1 (satu) buah Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan, dengan penyerahan tersebut total telah diserahkan sebanyak 2 (dua) buah sertipikat yang berada di Wilayah Kerja KPKNL Bogor.

Upaya pengamanan aset negara melalui pensertifikatan tanah menjadi Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan terus berlanjut. Pensertifikatan aset tersebut dilakukan karena dokumen kepemilikan aset properti eks BPPN/eks BLBI masih tercatat atas nama eks debitur atau pihak ketiga sehingga untuk memperkuat legalitas kepemilikan aset, perlu dilakukan pensertifikatan menjadi Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q. Kementerian Keuangan, untuk selanjutnya dilakukan pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Satgas BLBI beserta jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara akan terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Kantor Wilayah BPN/Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia dalam rangka pengamanan kekayaan negara melalui sertifikasi aset termasuk optimalisasi pengelolaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Mengingat jadwal kegiatan Satgas BLBI, Kanwil DJKN Jabar dan KPKNL Bogor yang begitu padat, pada kesempatan tersebut dimanfaatkan juga untuk menggelar rapat koordinasi terkait hal-hal krusial terkait percepatan penyelesaian sertipikasi aset properti eks BPPN tahun 2023 di Wilayah Kerja Kanwil DJKN Jawa Barat di dalamnya dibahas terkait potensi aset BLBI eks BDL yang akan diserahkan ke Kementerian Lembaga (K/L) wilayah Jawa Barat. Hal tersebut akan menjadi prioritas utama mengingat masih cukup banyak Satker Vertikal K/L di wilayah Jawa Barat  (sekira 12 satker) yang masih memanfaatkan aset milik pemerintah daerah. Selain itu pada kesempatan tersebut dibahas pula terkait optimalisasi Rumah Dinas bersama Kemenkeu satu. (Tim Seksi Informasi - Kanwil DJKN Jabar)