Kondisi APBN Regional Jabar Sampai Dengan Maret 2023, Surplus dan Tetap Optimis !!

Ferry Andika Harmen
Sabtu, 29 April 2023 | 122 kali

APBN Jawa Barat s.d. Maret 2023 masih berkinerja baik dengan mencatat Surplus sebesar Rp14,93 triliun. Pendapatan Negara dengan tumbuh sebesar 14,28 persen atau dengan nominal sebesar Rp4,83 T yang didorong oleh peningkatan realisasi penerimaan dalam negeri terutama PPh, PPN dan PPnBM, Cukai, dan PNBP. Sementara Belanja Negara realisasi mencapai sebesar Rp23,72 T atau 21,04 persen dari target APBN, dan masih mengalami kontraksi sebesar 1,55 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Pendapatan Negara di wilayah Jawa Barat mengalami kenaikan sebesar Rp4,83 T atau tumbuh 14,28 persen bila dibandingkan tahun 2022. Realisasi Penerimaan terbesar disumbangkan oleh PPh non Migas senilai Rp13,15 T (26,19 persen dari target), PPN dan PPNBM sebesar Rp14,15 T (27 persen dari target) dan Cukai sebesar Rp9,43 T (21,8 persen dari target).

Belanja Pemerintah Pusat tumbuh optimal sebesar 15,61 persen atau Rp6,92 T pada belanja Barang dan Belanja Bansos, namun Belanja Pegawai dan belanja modal yang masih tumbuh minus sebesar 3,98 persen dan 5,50 persen. Realisasi TKD pada Triwulan I 2023 masih tumbuh negatif sebesar 5,07 persen. Penyebabnya rendahnya penyerapan disebabkan penurunan alokasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) dan DID, belum salurnya DAK Fisik dan Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (TPG) untuk DAK Non Fisik serta perubahan formulasi untuk penyaluran DAU yang berdasarkan kinerja pemda, serta belanja yang ditentukan penggunaannya sehingga penyaluran tidak lagi menggunakan 1/12 pagu.

Penerimaan Perpajakan

Bulan Maret 2023, Penerimaan Pajak Jawa barat mencapai Rp27,53 T, tumbuh 24,46 persen (yoy) dan 26,42 persen dari target APBN 2023 Rp.104,20 T. Hal ini didukung oleh peningkatan aktivitas ekonomi s.d. Triwulan I dan implementasi UU HPP Kinerja penerimaan pajak yang sangat baik dipengaruhi oleh; Aktivitas ekonomi yang meningkat pada awal tahun sejalan dengan pencabutan PPKM kembali dibukanya sektor pariwisata, Dampak implementasi UU HPP. Penerimaan Pajak Bulan Maret 2023 ditopang oleh lima sektor dominan yang menyumbang 80,94 persen dari Penerimaan Pajak Provinsi Jawa Barat atau dengan nilai nominal sebesar Rp20,26 triliun.

Secara umum, lima sektor besar ini mengalami pertumbuhan yang positif dibandingkan periode yang sama dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penerimaan Pajak awal tahun 2023 signifikan dibandingkan tahun sebelumnya karena perekonomian Jawa Barat akhir tahun 2022 sangat baik terutama penerimaan pajak dari sekor lapangan usaha utama dari Industri Pengolahan dan Perdaganan Besar dan Eceran. Selain itu Penerimaan pajak Jawa Barat tumbuh baik didukung penerimaan PPh Non Migas dan PPN dan PPNBM mengalami pertumbuhan dominan sebesar 14,13 persen dan 36,72 persen hal ini menunjukkan semakin baiknya dan masih terjaganya pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat Tahun 2022 yaitu sebesar 5,45 persen lebih tinggi dari nasional sebesar 5,31 persen.

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Jawa Barat mengalami sedikit penurunan dipengaruhi turunnya penerimaan cukai dan bea masuk. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Rp9,57 T (21,93 persen dari target APBN 2023, turun 10,18 persen yoy). Realisasi Bea Masuk Rp135,81 M (36,94 persen dari target, turun 51,17 persen yoy) dipengaruhi oleh peralihan wilayah kerja BC Bekasi dan BC Cikarang (kontributor BM terbesar) ke Kanwil DJBC Jakarta (Apabila dibandingkan dengan realisasi Bea Masuk yoy exclude BC Bekasi dan BC Cikarang, Bea Masuk tumbuh 61,19 persen). Realisasi Cukai Rp9,43 T (21,8 persen dari target, turun 9,08 persen yoy), dipengaruhi oleh penurunan realisasi Cukai HT (kontributor penerimaan Cukai terbesar) yang salah satunya dikarenakan penurunan produksi produsen kontributor Cukai HT terbesar. Sedangkan Bea Keluar tidak ada target penerimaan dikarenakan ekspor komoditas yang dikenai Bea Keluar tidak dilakukan di Pelabuhan atau Bandara yang berada di wilayah kerja Kanwil DJBC Jawa Barat.

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pada Maret 2023 PNBP tumbuh sangat signifikan mencapai Rp1,56T (47,73 persen yoy) atau 33,45% dari target APBN (Rp4,67 triliun), Utamanya berasal dari Pendapatan PNBP Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum.

Capaian ini terdiri dari PNBP Lainnya sebesar Rp893,6 miliar atau 54,43 persen dari target Peningkatan utamanya disumbang oleh peningkatan Pendapatan atas Layanan Kementerian/Lembaga antara lain Pendapatan Kekayaan Negara dan Lelang Rp44,33M, Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp137,41 miliar atau 15,38 persen, Pendapatan Pelayanan Pertanahan sebesar Rp121,39 miliar atau 13,58 persen, Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sebesar Rp68,06 miliar atau 7,62 persen dan Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebesar Rp 67,16 miliar atau 7,52 persen.

Kinerja Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat (Belanja K/L) sampai dengan akhir bulan Maret 2023 penyerapan belanja cukup optimal yang tumbuh positif dibandingkan tahun 2022. Realisasi bulan Maret 2023, Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp6,92 triliun atau 15,61 persen dari total pagu lebih baik daripada penyerapan belanja periode yang sama tahun lalu. Realisasi terbesar terdapat pada Belanja Pegawai sebesar Rp3,52 triliun atau 18,34 persen, Belanja Barang untuk bulan Maret 2023 merupakan satu-satunya dari belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh tertinggi sebesar 35,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan belanja pegawai, masih mengalami kontraksi sebesar 3,98 persen dan belanja modal sebesar 5,5 persen. Apabila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu, belanja pemerintah pusat mengalami pertumbuhan positif sebesar 18,17 persen dari realisasi bulan Maret 2022 yang disebabkan Satker K/L yang memiliki pagu besar seperti Satker pada Kementerian PUPR, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kepolisian RI sudah melakukan kegiatan dan persiapan pengadaan barang dan Jasa termasuk realissi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dukungan operasional.

Perkembangan Ekonomi Regional

Perekonomian Jawa Barat Triwulan I-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 4,61 persen (yoy) dan 5,45 persen (ctc). Angka Inflasi Jabar Maret 2023 Deflasi sebesar 0,18 persen (mtom), sedangkan inflasi untuk yoy sebesar 5,25 persen dengan IHK 115,85. Neraca Perdagangan Maret 2023 mengalami surplus sebesar USD 2,21 Miliar. Ekspor Jawa Barat Februari 2023 mencapai USD 2,93 Miliar sedangkan Impor mencapai USD 0,72 Miliar. Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Barat Maret 2023 sebesar 105,17 turun 1,43% sedangkan Nila Tukar Nelayan (NTN) Maret 2023 sebesar 110,79 naik 0,37%.

Dalam mempertahankan momentum transformasi ekonomi, APBN berperan kuat sebagai instrumen pembangunan dan penjaga kesehatan fiskal. Kinerja baik APBN telah terbukti berjalan progresif secara konsisten. Namun demikian, pemerintah akan terus waspada dan melakukan mitigasi guna mengantisipasi ketidakpastian di sepanjang tahun 2023.

Untuk itu, kinerja APBN yang tetap solid menjaga pemulihan dan momentum transformasi ekonomi diharapkan akan mendorong perekonomian lebih baik lagi. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan, “APBN menjadi instrumen yang sangat sangat penting, menjaga kesejahteraan rakyat dan mendorong perekonomian kita untuk bertransformasi menciptakan nilai tambah dan juga produktivitas kinerja yang baik. Kinerja APBN yang baik ini akan menjadi modal bagi kita menjaga kewaspadaan terhadap berbagai gejolak dan ketidakpastian sepanjang tahun 2023, baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam negeri.” (informasi)

Foto Terkait Berita