Bandung – Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata meminta kepada para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) seluruh Indonesia untuk melakukan monitoring dan evaluasi bukan hanya terhadap kuantitas, namun juga terhadap kualitas hasil revaluasi Barang Milik Negara (BMN). “Belum saatnya kita merasa puas, karena yang dicapai saat ini masih terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik”, demikian ditegaskan oleh Isa.

Arahan tersebut disampaikan Isa pada rapat monitoring capaian pelaksanaan revaluasi BMN melalui video conference dalam rangka melihat progress report realisasi hasil revaluasi BMN Aset Tetap yang telah dimulai pada awal bulan September 2017 pada Jumat (8/6). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Eselon II Kantor Pusat DJKN serta 17 Kanwil DJKN seluruh Indonesia.

Isa mengatakan bahwa tahun 2018 merupakan tahun kulminasi / puncak dari kegiatan revaluasi BMN. Bahkan kegiatan ini telah mendapat perhatian dari puncak pimpinan yaitu Presiden RI Jokowi karena hasil dari revaluasi BMN ini akan memberikan kontribusi yang besar pada LKPP 2018 agar kembali mendapat status WTP. Isa juga menyampaikan pesan Menteri Keuangan bahwa kegiatan Revaluasi BMN ini tidak boleh mengakibatkan kualitas LKPP kita keluar dari opini Wajar tanpa Pengecualian. Untuk itu, Wakil Menteri Keuangan dan Inspektur Jenderal akan fokus memonitor pelaksanaan kegiatan revaluasi BMN ini.

Para Kepala Kantor Wilayah diminta untuk memberikan perhatian khusus terhadap kualitas hasil revaluasi BMN, dengan cara membentuk tim yang melibatkan seluruh lini di bawah komando Bidang KIHI. BKO tim penilai agar dilakukan secara proporsional, tim BKO dari Kantor Wilayah agar difokuskan pada peningkatan kualitas hasil revaluasi BMN.

Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Nuning Sri Rejeki Wulandari pada kesempatan tersebut menyampaikan kendala yang dialami jajaran Kanwil DJKN Jawa Barat pada pelaksanaan revaluasi BMN tahun 2018, dan mengharapkan dukungan dari kantor pusat agar hal-hal yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kantor wilayah dapat dibantu untuk diselesaikan di tingkat kementerian, khususnya terkait permasalahan satker Kementerian PUPR.

Mengakhiri rapat, Direktur Jenderal Kekayaan Negara menegaskan kembali arahan Menteri Keuangan agar DJKN fokus pada kualitas hasil revaluasi BMN, demi LKPP 2018 tetap menyandang predikat WTP.  (naskah : tantri, foto: okto, Bidang KIHI Kanwil DJKN Jabar)