Tangerang, (05/02/2021)-Perwakilan
Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Propinsi Banten. Kunjungan
ini dipimpin oleh Dr. Achmad Hatari, S.E., M.Si., dan diikuti oleh beberapa
Anggota Komisi XI DPR RI dari berbagai Fraksi. Dalam kunjungan tersebut, sejumlah
Perwakilan Eselon I Kementerian Keuangan Sepropinsi Banten hadir untuk
melakukan pemaparan terkait capaian kinerja pada tahun anggaran 2020.
Kunker ke Propinsi
Banten dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi XI DPR RI
terkait keuangan negara.
Dalam kunker
tersebut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI memberi apresiasi kepada perwakilan
Kementerian Keuangan Propinsi Banten atas capaian kinerja pada tahun anggaran
2020 walaupun terdampak covid-19.
Pada
kesempatan tersebut, perwakilan beberapa fraksi mengajukan
pertanyaan-pertanyaan terkait capaian dan isu-isu terkini kepada masing-masing
eselon I Kementerian Keuangan di Propinsi Banten.
Marinius Geas,
perwakilan Fraksi PDIP, menyatakan turut memberi apresiasi kepada Kementerian Keuangan
khususnya Perwakilan Propinsi Banten, namun beliau juga mempertanyakan
penentuan dasar target tahun 2021 yang lebih rendah dibandingkan tahun
sebelumnya sedangkan Propinsi Banten merupakan daerah industri yang memiliki
potensi ekonomi yang bagus.
Dalam kesempatan
yang sama tersebut, Melchias Markus Mekeng dari Fraksi Golkar mengajukan
kritikan terkait kegiatan lelang di Indonesia. Menurut beliau aktivitas lelang
di media sosial terutama mobil antik dicurigai menjadi suatu modus operandi penyelundupan
barang impor baru. Jika hal tersebut terbukti benar maka terdapat potensi pajak
dan bea impor yang tidak dioptimalkan.
Perwakilan
Fraksi Demokrat, Dedi Hamdi Syamsudin, juga mengajukan pertanyaan terkait seberapa
besar potensi kerugian atas aset-aset pariwisata yang terdampak tsunami di
daerah Pandeglang beberapa waktu silam dan bagaimana cara membangkitkan potensi
keuntungan atas aset tersebut.
Dalam kegiatan
yang berlangsung selama 150 menit tersebut, seluruh pertanyaan dari pewakilan Komisi
XI DPR RI akan dijawab secara tertulis oleh seluruh perwakilan Kementerian
Keuangan Propinsi Banten.