Serang-Dalam rangka menyambut Pekan Kekayaan Negara, Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Banten  menyelenggarakan seminar pengelolaan investasi pemerintah (25/10) bertempat di Aula Lantai 4 Kanwil DJKN Banten. Consultant, Secondee  of Fiscal Policy Agency at World Bank, Adelia Surya Pratiwi selaku nara sumber menjelaskan besarnya tantangan pembangunaan meningkatkan kebutuhan investasi pemerintah, di tengah masih dangkalnya sektor keuangan Indonesia oleh sebab itu optimalisasi investasi Pemerintah. Salah satu langkah yang ditempuh dengan pengelolaan aset negara sebagai sumber pendanaan investasi pemerintah. Sampai saat ini penerimaan Negara dari pengelolaan Barang Milik Negara dari tahun ketahun semakin meningkat, akan tetapi rasio produktivitas aset dalam menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak masih sekitar 4% dibandingkan rasio sektor publik  India yang mencapai 40%.

Dalam diskusi internal Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko pada tanggal 21 Februari 2017 memberikan dua model neraca pemerintah melalui penyertaan modal Negara. Model pertama, untuk setiap Rp1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikelola menghasilkan Rp1 aset. Model kedua, untuk setiap Rp1 yang ada pada ekuitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditambah dengan utang menjadi Rp4 aset.

Ketika membicarakan investasi pemerintah tidak lepas dari infrastruktur. Infrastruktur sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana setiap satu standar deviasi peningkatan infrastruktur akan meningkatkan 3 % pertumbuhan Produk Domestik Bruto. Selain penting bagi pertumbuhan produk domestic bruto, infrastruktur sangat penting dalam pemerataan akses perekonomian. Namun saat ini Indonesia belum cukup melakukan investasi  di bidang infrastruktur. Terkait dengan hal tersebut ada beberapa arah ke depan. Mengembangkan cara inovatif untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur, mengoptimalisasi penggunaan aset tetap yang menghasilkan penerimaan berkala atau mendaur ulang aset infrastruktur dengan melakukan sekuritisasi atas pendapatan yang dihasilkan oleh aset.

Akan tetapi monetisasi aset tidak selalu mudah, ada beberapa tantangan dibutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak, dibutuhkan sumber daya manusia yang memastikan hasil monetisasi diinvestasikan ke proyek yang memberikan imbal hasil yang baik dan bermanfaat bagi perekonomian. Selain itu dibutuhkan diagnosa yang menyeluruh mengenai monetisasi diberbagai wilayah. Monetisasi perlu mempertimbangkan kesiapan sektor swasta, di Australia monetisasi berjalan baik di beberapa wilayah urban saja, dimana sektor swastanya sudah mature sehingga mampu mengoperasikan infrastruktur yang bersifat sosial. Tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah monetisasi membutuhkan tata kelola administrasi yang baik, mulai penentuan harga aset, hingga pemantauan setelah penjualan terjadi.

Acara seminar ini merupakan bagian dari creative event DJKN Muda di Kanwil DJKN Banten. Sesuai tema  Pekan Kekayaan Negara, “Ruang Menuju Distunguished Asset Manager”, seminar ini diharapkan dapat memberikan  perspektif lain kepada pegawai bahwa aset negara jika dikelola dengan baik akan menjadi leverage bagi pemerintah. Selain pegawai DJKN, seminar ini dihadiri oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Banten, Mahasiswa oleh karena itu Kepala Kanwil DJKN Banten, Tedy Syandriadi berharap denga adanya seminar ini dapat memberikan  pembelajaran bagaimana pemerintah berusaha optimal dalam upayanya memperoleh manfaat teknologi maupun social dalam mengelola seluruh investasinya.