Bima (28/1) - Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat sekaligus sebagai salah satu amanat Reformasi Birokrasi, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bima mencanangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Selasa tanggal 28 Januari bertempat di Aula KPKNL Bima. Kegiatan ini dihadiri berbagai unsur pemerintahan dan stakeholder yang selama ini telah bekerjasama dengan KPKNL Bima.

Pembangunan Zona Integritas ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program Reformasi Birokrasi. Peningkatan dan perbaikan mutu layanan kepada masyarakat yang bersih dan bebas dari korupsi adalah standar yang dilaksanakan oleh KPKNL Bima selaku penyedia layanan di bidang lelang, pengurusan piutang negara, pengelolaan aset barang milik negara dan penilaian aset.

“Kami berkomitmen untuk mengatakan ‘TIDAK” kepada segala bentuk korupsi dan gratifikasi atas pelayanan kami dan kami berusaha mewujudkan pelayanan yang sangat memuaskan”, pesan Kepala KPKNL Bima, Nyoman Heryawan Triana Putra dalam sambutannya pada pembukaan acara tersebut.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara, Khosim, ikrar atau pencanangan WBK dan WBBM adalah sebuah langkah awal, “Harus dilanjutkan dengan pembuktian dan kerja keras untuk membangun dan mewujudkan KPKNL Bima sebagai Kantor WBK dan WBBM.”, pinta Khosim.

Salah satu yang menarik dalam kegiatan ini adalah penyampaian testimony dari para pengguna jasa. Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan Maklumat Pelayanan dan Piagam Pencanangan Zona Integritas. Penandatanganan Maklumat serta Papan Pencanangan Zona Integritas ini sebagai bentuk dukungan dari para pengguna layanan kepada KPKNL Bima agar sukses mewujudkan zona integritas WBK dan WBBM.

(Foto/Penulis: sinung/fos)