Denpasar (1/2) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara menggelar Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, Kamis (1/2/2018).

Hadir dalam acara di Aula Lantai 3 GKN I Denpasar, Jalan Dr. Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar ini adalah Kepala Kanwil BPN Provinsi Bali, Kepala Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar, para Kepala Kantor Pertanahan di Wilayah Provinsi Bali dan Satuan Kerja di Wilayah Bali.

Mengawali sambutannya, Kepala Kanwil DJKN Balinusra, Ngakan Putu Tagel menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPN Provinsi Bali atas capaian target sertifikasi Barang Milik Negara (BMN) pada tahun 2017 yang mencapai 153%. “Kerjasama capaian target sertifikasi tersebut merupakan bukti sinergi yang baik antara DJKN, BPN dan Satuan Kerja di Wilayah Bali,” tuturnya.

Adapun rencana penyertifikatan tahun 2018 ini, DJKN mengusulkan sebanyak 90 BMN untuk disertifikatkan. Untuk itu, Tagel meminta kepada Satuan Kerja di Wilayah Bali agar menyiapkan kelengkapan data dan dokumen yang akurat guna memperlancar proses sertifikasi. “Kelengkapan data menjadi modal awal untuk memperlancar proses sertifikasi BMN ini,” ujar Tagel. Sehingga disaat data yang disampaikan sudah clear and clean, hal ini dapat mempermudah BPN Bali melakukan sertifikasi.

Dari 90 bidang tanah yang diusulkan untuk disertifikatkan, sebanyak 87 bidang tanah tercatat dengan luasan sampai dengan 25 ribu m2, sedangkan sisanya merupakan luasan tanah di atas 25rb m2 sampai dengan 100rb m2. Dalam prosesnya, Tagel menyampaikan bahwa tidak tertutup kemungkinan luasan yang disampaikan terjadi perubahan. Untuk itu ia mengingatkan kepada Satker yang mengusulkan agar secepatnya menyampaikan kepada DJKN dan BPN karena perubahan dimaksud sangat berpengaruh terhadap perencanaan anggaran.

Seakan menjawab apresiasi yang disampaikan Tagel, dalam kesempatan yang sama, Kepala BPN Provinsi Bali, Jaya menyampaikan bahwa tercapainya target sertifikasi BMN pada tahun 2017 merupakan hasil kerjasama, koordinasi dan sinergi yang baik dari seluruh stakeholder, baik itu BPN, DJKN maupun Satker.

Selain itu, dalam menyikapi rencana target tahun 2018, dirinya menekankan bahwa untuk menyikapi terjadinya perubahan data pada proses sertifikasi, yang terpenting adalah koordinasi percepatan perubahan data tersebut.

Acara dilanjutkan dengan diskusi. Perwakilan dari Balai Besar Wilayah Sungai dan Pelaksanaan Jalan Nasional berkesempatan menyampaikan paparannya. Sesaat sebelum penandatanganan MOU, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara III pada Kanwil DJKN Balinusra, Erik Susanto mereview hasil paparan yang disampaikan peserta acara.

(Penulis/Foto: zul-ya)