Banda Aceh (01/11/2022) - Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, DJPPR mengadakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Audiensi yang difasilitasi oleh Kanwil DJKN Aceh juga melibatkan PT PII Persero (Penjaminan Infrastruktur Indonesia) dilakukan dalam rangka membahas pengembangan infrastruktur di Kabupaten Aceh Singkil menggunakan skema pembiayaan infrastruktur syari’ah melalui pembiayaan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Syariah.

Kepala Kanwil DJKN Aceh Syukriah HG menyampaikan bahwa Kanwil DJKN Aceh memiliki Tim PPIPEKMA (Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Ekonomi serta Kesejahteraan Masyarakat Aceh) yang bertujuan untuk penghubung utama antara SMV Kementerian Keuangan dengan para pemangku kepentingan di Provinsi Aceh dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh. Adanya Tim PPIPEKMA akan semakin mendorong peran SMV Kementerian Keuangan untuk mengimplementasikan program-program kerja yang dapat dikolaborasikan dengan program kerja para pemangku kepentingan di Provinsi Aceh. Saat ini Kanwil DJKN Aceh berkolaborasi dengan SMV Kementerian Keuangan dengan fokus pembangunan infrastruktur di Kabupaten Aceh Singkil.

Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Brahmantio Isdijoso menyampaikan bahwa DJPPR bertugas untuk mengkoordinasikan pemberian fasilitas dukungan pemerintah yang berbentuk finansial untuk proyek KPBU. Pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur akan menggunakan skema yang paling pas, bisa menggunakan skema campuran yang melibatkan donor dari filantropis, dari komersial investor serta dari APBN/APBD.

Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Singkil Aidil Yudi Irawan menyampaikan bahwa Kabupaten Aceh Singkil butuh infrastruktur yang perlu menjadi perhatian untuk dibangun yaitu pasar, sarana air bersih, bandara dan pariwisata. Diharapkan dukungan dari Kanwil DJKN Aceh, DJPPR dan PT PII (Persero) dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Aceh Singkil dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.

Pratomo Ismujatmiko selaku Deputi Direktur PT PII (Persero) menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di Kabupaten Aceh Singkil harus memperhatikan banyak hal seperti dokumen pendukung kepemilikan aset untuk pembangunan pasar, investasi yang melibatkan investor akan mempengaruhi tarif yang akan dikenakan untuk penyiapan air bersih, keterisian penumpang dan skema subsidi untuk pembangunan bandara serta infrastruktur pendukung dalam rangka pengembangan wisata di Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil.

Hasil akhir dari audiensi tersebut menyimpulkan bahwa fokus utama untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Aceh Singkil akan dimulai dari pembangunan bandar udara dengan menghidupkan kembali bandar udara yang sempat vakum selama 4 tahun terakhir dalam rangka pengembangan parawisata di Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil. (Narasi/Foto: Khairunsyah/Tim Publikasi)