Banda Aceh- Kementerian Keuangan Satu Aceh menggelar Rapat Koordinasi Gabungan (Rakorgab) pada Senin (31/10) di Lt. 5 Aula Gedung Keuangan Negara Banda Aceh. Mengangkat tema “Potensi dan Atensi Ekonomi Aceh Tahun 2022” rapat ini diikuti oleh seluruh perwakilan dari tiap unit Kantor Vertikal di Aceh. Rakorgab dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Aceh, Imanul Hakim. Imanul menyampaikan pada dasarnya Aceh memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Provinsi lain. Keistimewaan itu juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, sehingga seharusnya Kementerian Keuangan Satu Aceh dapat mendorong pertumbuhan Ekonomi Provinsi Aceh. Berdasarkan data BPS tahun 2021 Aceh menjadi Provinsi termiskin di Sumatera dan urutan kelima Provinsi termiskin di Indonesia.

        Dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh, Perwakilan Kementerian Keuangan Aceh membuat kajian potensi ekonomi berdasarkan zona wilayah. Dibagi  menjadi empat zona yang pada tiap zonanya memaparkan potensi dan perkembangan dari zona masing-masing. Seperti yang diketahui bahwa saat ini Aceh masih bergantung pada dana transfer daerah sehingga semua zona menghimbau agar Pemerintah Daerah dapat menyalurkan dan mengelola dana transfer daerah secara efektif dan efesien. Selain itu dari segi penyaluran KUR dan UMi perlu diadakan monitoring dan evaluasi dengan lembaga terkait sehingga masyarakat dan badan usaha dapat mengakses pembiayaan yang difasilitasi oleh Pemerintah secara maksimal.

        Untuk penerimaan Negara dari pengelolaan Kekayaan Negara hingga tanggal 30 September 2022 (Q3) realisasinya mencapai Rp 21.524.188.411,00 atau 103,18 persen dari target, dimana nilai tersebut berasal dari unsur PNBP Aset, PNBP Piutang Negara, dan PNBP Lelang. Untuk perpajakan sendiri, hingga tanggal 30 Oktober mencapai 4,2 Trilliun atau 93.62 persen dari target. Realisasi penerimaan Kanwil DJBC Aceh mecapai Rp 56.839.873.265 atau 1269.2 persen dari target, yang berasal dari Bea Masuk, Cukai dan Bea Keluar. 

        Dari segi potensi ekonomi, selain terus berupaya meningkatkan kemampuan UMKM baik di pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri, Aceh juga memiliki potensi dari bidang migas dengan adanya Penemuan Cadangan Migas oleh Premier Oil (bagian dari Harbour Energy Company) di sumur eksporasi Timpan-1 Blok Andaman II kurang lebih 150 km lepas pantai Aceh. Sehingga hal tersebut diharapkan mendapat perhatian dan komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengembangannya.