Lhokseumawe (09/03) - Kantor Wilayah DJKN Aceh beserta KPKNL Banda Aceh melakukan kunjungan kerja ke KPKNL Lhokseumawe dalam rangka Koordinasi dan Penyerahan Berkas Permohonan Sertipikasi BMN Tahun 2021. Hal tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum terutama tanah dan jalan nasional milik Kementerian/Lembaga dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah.

BMN berupa tanah termasuk tanah yang dipergunakan untuk jalan nasional perlu dilakukan pensertipikatan. Sebagai implementasinya telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara berupa tanah yang mengatur bahwa BMN berupa Tanah harus disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian/Lembaga yang menguasai dan atau menggunakan Barang Milik Negara.

Kedatangan Kanwil DJKN Aceh yang diwakili Moh. Alie Triono selaku Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara III bersama utusan KPKNL Banda Aceh Zakiyuddin, disambut langsung oleh Kepala KPKNL Lhokseumawe Bono Yudianto di ruangan Kepala KPKNL Lhokseumawe. Berkas yang diserahkan merupakan permohonan sertipikasi BMN tahun 2021 dari satker PJN I dan PJN III. Jumlah berkas target subordinasi KPKNL Banda Aceh ke KPKNL Lhokseumawe yang diserahkan sebanyak 310 berkas (sesuai Berita Acara terlampir), yang terdiri dari:

a.    34 berkas permohonan sertipikasi satker PJN I di Kab. Bireun;

b.    106 berkas permohonan sertipikasi satker PJN I di Kab. Aceh Timur;

c.    49 berkas permohonan sertipikasi satker PJN I di Kab. Bener Meriah;

d.    33 berkas permohonan sertipikasi satker PJN III di Kab. Aceh Tengah;

e.    65 berkas permohonan sertipikasi satker PJN III di Kab. Gayo Lues;

f.     23 berkas permohonan sertipikasi satker PJN III di Kab. Aceh Tenggara.

Pada pertemuan ini juga dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Sertipikasi BMN tahun 2021 yang telah dilakukan oleh KPKNL Lhokseumawe, serta permasalahan yang terjadi di lapangan dan solusi yang dapat dilakukan agar program sertipikasi ini dapat berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan. (narasi/foto : fata)