Banda Aceh - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Aceh pada Selasa (27/11). Dirjen Kekayaan Negara mengatakan saat ini DJKN dikembangkan ke arah pengukuran kinerja dengan model korporasi, bukan hanya revenue saja yang menjadi tolak ukur kinerja, tetapi mengukur basic performance dengan cost yang dikeluarkan. Sebagai contoh, lanjutnya, tidaklah fair mengukur kinerja suatu Kanwil dengan Kanwil yang lain dari revenue-nya saja, namun pertimbangkanlah cost dan capital-nya, maka akan didapat normalize measurement untuk perbandingan performa secara wajar.

“Kedepannya kita akan mengarah kesana sebagaimana arahan Bu Menteri (Menteri Keuangan Sri Mulyani – red) untuk menjadikan DJKN bukan hanya sebagai asset administrator tapi meningkat kepada peran asset manager,” ujar Isa sebagai pengantar dalam dialog interaktif dengan segenap jajaran Kanwil DJKN Aceh.

Hal ini disampaikan menanggapi paparan singkat profil dan capaian kinerja  Kanwil DJKN Aceh Tahun 2018 yang disampaikan oleh Kepala Kanwil DJKN Aceh Kurniawan Nizar. “Kita bukanlah korporasi tapi penggunaan konsep-konsep korporasi adalah positif untuk peningkatan kinerja ke arah model yang lebih pro aktif. Misalnya utilisasi aset berupa PSP BMN (Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara-red) akan lebih cepat memenuhi target dengan cara pendekatan persuasif kepada satuan kerja untuk segera mengajukan PSP aset-asetnya dengan mensosialisasikan manfaat-manfaat yang akan diperoleh,” ungkapnya.

Selain itu, Isa juga berpesan hendaknya mengukur aset dari nilai kemanfaatan, misalnya hibah. Hibah bukanlah suatu kehilangan aset pusat kepada daerah tetapi utilisasi dengan prinsip highest and best use, contoh perjanjian pinjam pakai Rumah Sakit PT Arun kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe yang terdiri dari tanah, bangunan, dan peralatan  dengan jangka waktu lima tahun. Berdasarkan kajian yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), rumah sakit ini memberikan manfaat ekonomi dan manfaat sosial sebesar Rp246 miliar per tahun dan jika disewakan nilainya sekitar Rp3,5 miliar per tahun.

“Dengan mekanisme pinjam pakai maka Pemkot Lhokseumawe diuntungkan dengan tidak perlu mengeluarkan biaya dan tetap dapat merasakan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat Lhokseumawe, berupa penyerapan tenaga kerja seperti jasa perawat, katering, jasa tenaga kebersihan dan lain sebagainya,” papar Isa, pria yang juga alumnus jurusan Ilmu Pasti dan Alam Institut Teknologi Bandung ini.

Meneruskan arahan Menteri Keuangan yang disampaikan dalam berbagai kesempatan, dirinya menyampaikan agar setiap pegawai Kementerian Keuangan agar memiliki jiwa restless, merasa gelisah dan selalu ingin mencapai sesuatu yang lebih baik, tidak puas dengan apa yang telah diraih.

“Yang kedua, cintailah negeri ini dan jadilah perekat bangsa, dan yang ketiga jadilah juru bicara yang baik dalam menyampaikan informasi yang ada di Kementerian Keuangan, contohnya berikanlah informasi yang jelas serta sikap optimis khususnya terkait utang negara dengan analogi atau contoh-contoh yang dipahami dengan baik oleh masyarakat bahwa semua utang negara semata-semata untuk kebaikan bangsa dan negara,” pintanya.

Dalam kunker ini, Isa beserta jajaran juga berkesempatan mengunjungi KPKNL Lhokseumawe pada Rabu (28/11), Rumah Sakit dan Kilang PT Arun NGL yang seluruh asetnya dikelola oleh LMAN, sebuah Badan Layanan Umum di bawah DJKN yang bertugas mengoptimalkan aset negara. Selama Kunker, Isa didampingi oleh Sekretaris DJKN Dodi Iskandar, Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan Sudarsono, Kepala Bagian Umum DJKN Wahyu Setiadi, serta Kepala Subbagian Protokol dan Perjalanan Dinas Raden Nuh Wardhanu. (Narasi/Foto : Irfan/Habib)