Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menyerahkan 41 barang gratifikasi yang merupakan penyerahan pertama pada 2013 dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tavianto Noegroho dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (28/7), menjelaskan barang gratifikasi tersebut akan dikelola sesuai Peraturan Menteri Keaungan (PMK) Nomor 31/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.
Barang yang telah diserahkan tersebut antara lain telepon selular BlackBerry, kalung mutiara, jam tangan Swiss Army, Alexander Christy dan Guess, pena Mont Blanc, tas kulit buaya, satu set perlengkapan minum teh dari keramik, kain batik dan sutera, kemeja, baju koko, bed cover, sajadah, dan voucer atau kupon belanja.
Menurut Tavianto, barang gratifikasi yang diserahkan tidak termasuk gitar bass milik Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang diberikan bassis Metalicca Robert Trujillo, karena masih dikaji pimpinan KPK apakah dilelang atau dipajang sebagai pembelajaran.
Penyerahan barang-barang tersebut juga merupakan amanat Undang-Undang nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan merupakan wujud kerja sama antara KPK dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
Barang gratifikasi yang telah diterima tersebut setelah ditetapkan menjadi barang milik negara akan dilelang dan hasilnya akan masuk kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Direkorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan lembaga negara yang turut aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dan kerjasama dengan KPK merupakan sinergi untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.