Liputan6.com, Jakarta : Setelah negosiasi yang cukup alat selama beberapa tahun, Indonesia dan Nippon Asahan Aluminium (NAA) Co. Ltd. akhirnya menyepakati transfer saham PT Inalum Asahan Aluminium. Aksi pengambilalihan itu akan dilakukan pada 1 November 2013.

Kepastian tersebut disampaikan Dirjen Kerja Sama Industri Internasional, Kementerian Perindustrian, Agus Tjahjana, yang bertindak sebagai wakil tim perunding akuisisi PT Inalum Asahan Aluminium oleh pemerintah Indonesia, di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/1/2013).

"Perubahan kepemilikan atau transaksi disepakati tanggal 1 November 2013," kata Agus.

Agus menjelaskan, perubahan kepemilikan status Inalum akan dilakukan dengan metode pembelian saham, bukan aset transfer (penyerahan aset). Nantinya pemerintah akan membayar pembelian saham sesuai harga yang disepakati.

"Jadi ya tinggal dibayar saja sahamnya dia, cash. Selesai itu, semuanya jadi milik kita," tambah Agus.

Dia menambahkan, keputusan pengambilalihan Inalum lewat pembelian saham ditempuh lantaran pemerintah ingin mempermudah proses yang ada. Jika mengikuti master agreement yang ada, proses perubahan kepemilikan Inalum akan melalui periode yang panjang.

"Jika mengikuti master agreement, semua pegawai harus diberhentikan lalu buat perusahaan baru, kemudian rekrut pegawai lagi. Tapi itu butuh proses panjang. Sehingga kita ingin skema ambil alih menggunakan sekma ambil saham saja," jelasnya.

Meski telah ada kepastian pengambilalihan Inalum, pertemuan hari ini belum menyepakati nilai saham yang harus dibayar pemeritah Indonesia. Agus memastikan pembelian saham tidak dilakukan dengan sistem tawar-menawar, melainkan dari sistem nilai buku.

"Yang pasti nilainya mengacu pada nilai buku (bookvalue) Inalum. NAA punya saham di Inalum 58,8%, otomatis segitu pula yang harus kita beli," lanjut dia.

Sebagai informasi, Inalum saat ini dimiliki pemerintah Indonesia sebesar 41,1 persen dan Nippon Asahan Aluminium (NAA), Jepang, sebanyak 58,9 persen. Berdasarkan Master of Agreement yang ditandatangani 7 Juli 1975, kontrak NAA akan berakhir pada 2013, sehingga diharapkan sahamnya bisa dibeli pihak Indonesia.

Saham NAA dimiliki Japan Bank for International Cooperation (JBIC) yang mewakili pemerintah Jepang sebesar 50 persen dan 12 perusahaan swasta Jepang (50 persen). (Est/Shd)

Sumber: http://bisnis.liputan6.com/read/499548/rebut-inalum-pemerintah-tak-mau-tawar-menawar-harga