Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan izin kepada perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelesaikan piutang macet usaha kecil menengah dan mikro (UMKM) korban bencana Yogyakarta secara korporasi.

Piutang macet senilai Rp 9,4 miliar akan diselesaikan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing BUMN.

Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartato menuturkan, sesuai dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan piutang BUMN terpisah dari piutang negara, DPR akan menyerahkan keputusan penghapusan piutang pada masing-masing BUMN.

"Tagihan macet terhadap UMKM akibat gempa, melalui mekanisme RUPS. Tapi ada catatan, agunan yang UMKM ketika itu jaminkan segera dilepaskan. Ini bagian yang tidak terlepaskan dari putusan hari ini," ujar Airlangga dalam rapat Komisi VI dengan Menteri BUMN, Gubernur DI Yogyakarta dan Perbankan BUMN terkait piutang macet UMKM korban bencana gempa Yogyakarta di Jakarta, Senin (4/2).

Menteri BUMN Dahlan Iskan menegaskan, perbankan BUMN akan menghapus seluruh piutang macet UMKM korban gempa tahun 2006 sesegera mungkin. Dia juga menegaskan, sesuai keputusan, agunan yang sebelumnya diberikan UMKM kepada perbankan BUMN akan segera dikembalikan.

"Kebetulan pada Februari dan Maret semua bank RUPS. Jadi nanti dalam putusan RUPS menyetujui penghapusan kredit macet yang terjadi pada pengusaha UMKM akibat bencana gempa Jogja 2006," jelas dia.

Berdasarkan data Kementerian BUMN, per Desember 2012, antara lain PT Bank Mandiri Tbk memiliki 140 debitur dengan pokok pinjaman Rp 2,192 miliar, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dengan 39 debitur memiliki pokok pinjaman Rp 4,259 miliar, serta PT Bank Tabungan Negara Tbk tersisa empat debitur dengan pokok pinjaman Rp 609 juta. Sementara, PT Bank Negara Indonesia Tbk masih tersisa 1 debitur senilai Rp 609 juta.