INILAH.COM, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengaku belum mendapatkan rasio perhitungan terkait dengan PPD sehingga tidak bisa untuk dilunasi oleh Pemerintah Provinsi DKI.

Menurut Jokowi begitu sapaannya, dari Menteri BUMN memang sudah menyetujui sehingga saat ini sedang proses melakukan due deligence. "Kalau itu selesai akan ketemu nanti, masih aset berapa aset yang tetap, aset bergerak. Kemudian neraca akhir seperti apa, masih punya beban pinjaman atau tidak misalnya berapa. Nah nanti baru kita ke Pak Menkeu," kata Jokowi di Jakarta, Senin (4/2/2013).

Namun Jokowi tidak mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI yang akan melunasi jika memang ada hutang, tapi itu semua perlu perhitungan kembali.

"Lha wong belum sampai ke meja saya, kalau pinjam-pinjam itu pinjamnya berapa dulu. Kita kan semuanya juga berhitung, itung-itung antara rasio-rasio pinjaman dan rasio-rasio aset itu dihitung semua," terangnya.

Mantan Walikota Surakarta ini juga belum mengerti berapa rasionya tapi kalau memang kalkulasinya masuk tentu akan dijalani. "Tapi kalau ndak yo namanya masih dalam proses due deligence," dalih Jokowi.

Dikatakan oleh Jokowi bahwa dengan dilakukannya program ini tidak lain hanya untuk melakukan pembinaan terhadap angkutan massal yang ada di Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia. "Asetnya yang mau kita pakai untuk pul metromini, kopaja dan mikrolet. Bengkelnya yang mau kita pakai karena kita memang udah nggak punya fasilitas itu untuk menaungi kopaja, metromini, mikrolet. Mereka itu nggak ada yang menaungi. Misalnya kopaja nggak ada speedometer, supir tembakan semua, pembinaannya kayak apa nggak jelas. Kita kan mau perbaiki pelayanan, ya dengan cara itu nggak ada yang lain," tandasnya. [ton]

Sumber: http://metropolitan.inilah.com/read/detail/1954575/ppd-masih-dalam-proses-due-deligence-jokowi#.URHyBfLY8dX