Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Berita Media DJKN
Bupati Kukar Hanya Tuntut PI Blok Mahakam 10 Persen

 Jum'at, 08 Februari 2013 pukul 13:18:25   |   388 kali

TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Pernyataan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari yang khawatir akan terjadinya ledakan apabila Blok Mahakam tahun 2017 dikelola oleh Pertamina dan BUMD dinilai sangat berlebihan dan tidak berdasar. Ketua Aliansi Rakyat Kaltim untuk Blok Mahakam Wahdiat Al Gazali mengaku kecewa dengan pernyataan tersebut.

Terlebih lagi, Bupati menyatakan bahwa Pemkab Kukar hanya menuntut Participating Interest 10 persen. Padahal Aliansi bersama Gubernur, DPRD Kaltim, para tokoh daerah dan nasional justru memperjuangkan Working Interest yang lebih besar dan pengelolaan Blok Mahakam oleh Pertamina dan BUMD

"Sungguh ini sangat melukai perasaaan orang-orang yang berjuang. Kalau hanya minta PI 10 persen, ngapain kita capek-capek berjuang. Sedangkan PI 10 persen itu sendiri untuk blok baru, bukan untuk blok produksi yang sudah berjalan seperti Blok Mahakam. Ini menunjukkan Bupati Rita tidak mengerti dengan PI," tandas Wahdiat, Rabu (6/2/2013) menanggapi pernyataan Rita di Tribun edisi 6 Februari 2013.

Rita mengatakan, Pemkab Kukar hanya menuntut PI 10 persen. Bukan pada soal siapa yang nanti akan mengelola blok tersebut pasca-berakhirnya kontrak Total E&P Indonesie (TEPI) pada 2017. Kepentingan Pemkab hanya sebatas dapat hak partisipasi, dan cukup 10 persen. "Yang penting kita dapat itu saja. Mengenai pekerjaannya (pengelola berikutnya) siapa, ya go saja," ujar Rita.

Lebih jauh Rita juga mengemukakan agar semua pihak mengedepankan logika. Mengelola migas itu bukan hal gampang. Harus punya pengalaman. Jangan cuma karena semangat yang terlalu tinggi, lantas ingin mengelolanya. Lagi pula ini haknya Presiden RI untuk menentukan siapa yang bakal mengelola blok tersebut.

Wahdiat menilai, pernyataan Rita sangat kontraproduktif dan cenderung melemahkan perjuangan Aliansi. Padahal Aliansi justru sedang bersinergi dengan para tokoh nasional lain agar blok tersebut dikelola bersama oleh Pertamina dan BUMD dalam wadah baru badan operasi bersama atau Joint Operating Body (JOB).

Mengapa Aliansi berjuang, menurut Wahdiat, semata-mata hanya untuk menegakkan kedaulatan negara dan Kaltim bahwa sesungguhnya putra-putri Indonesia sanggup mengelola blok produksi ini. Pernyataan Bupati Kukar terkesan tidak mengerti substansi perjuangan Aliansi yang notabene berjuang pula untuk Kukar. Bupati seolah sudah teracuni oleh image yang dibangun Total.

"Yang aneh kok Bupati bilang kalau mengelola takut akan meledak. Meledak apanya?" kata Wahdiat sambil tertawa. Bukankah yang menjalankan nanti tetap para karyawan Total yang ada beserta para kontraktornya dibawah JOB. Artinya, blok ini bisa terus berjalan.

Menurut Rita, ketidakmampuan anak bangsa dalam mengelola Blok Mahakam dapat berakibat hasil eksploitasi makin kacau dan lingkungan tambah rusak. "Kita bisa saja mengambilalih pengelolaan, tapi perlu diseimbangkan dengan kemampuan yang ada. Saya khawatir jika pengelolaannya tidak tepat, akan menimbulkan hal-hal yang berisiko, seperti ledakan," kata anak Syaukani HR, Bupati Kukar sebelumnya, ini.

Wahdiat mengatakan, terkait dana, BUMD tidak akan menggunakan APBD. Untuk mengelola akan melalui financial funding ke investment bank. Bahkan nanti akan dibentuk Dewan Pengawas JOB ini."Emangnya Total tidak meminjam dana dalam investasi di Blok Mahakam?"

Dia juga merasa lucu dengan pernyataan juru bicara Total yang merasa kebakaran jenggot dengan perjuangan Aliansi yang menganggap operasional bisa terganggu. Ini justru sangat berlebihan seolah Aliansi menganggu aktivitas karyawan. Padahal Aliansi berjuang hanya untuk tidak memperpanjang kontrak Blok Mahakam ke Total dan Inpex Corporation pada 2017, dan karyawan nanti tetap bekerja seperti biasa dibawah JOB.

"Ini masalah kedaulatan negara bukan kepentingan Kaltim dan Kukar saja. Saya saja waktu menjadi pembicara seminar di gedung MPR RI pekan lalu masih tetap mempertahankan Kaltim/Kukar dapat 51 persen dalam JOB. Walaupun IRESS, Marwan Batubara berpendapat untuk daerah sebaiknya cukup 30 persen. Jadi mengapa Bupati justru hanya ingin 10 persen," tegas Wahdiat.

"Itu kontraproduktif karena harusnya mendukung Aliansi yang berjuang untuk Kukar juga. Kalau begitu kita bubarkan saja Aliansi ini dan kami akan sampaikan ke Gubernur dan Ketua DPRD Kaltim sebagai laporan kami bahwa Rita ternyata tidak mendukung Aliansi," tambahnya.(Tribun Kaltim/bin)

Sumber: http://www.tribunnews.com/2013/02/07/bupati-kukar-hanya-tuntut-pi-blok-mahakam-10-persen

Peta Situs | Email Kemenkeu | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini