TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum memberikan persetujuan pemberian penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo).

"Penyertaan modal untuk Askrindo dan Jamkrindo akan dibahas tersendiri dalam panitia kerja privatisasi dan restrukturisasi," kata Ketua Komisi Badan Usaha Milik Negara, Airlangga Hartarto, kepada Tempo seusai rapat kerja dengan Menteri Koperasi dan UKM, Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, di Komplek Parlemen, Rabu 6 Februari 2013.

Menurut Airlangga, angka penyertaan modal sebesar Rp 1 triliun untuk masing-masing perusahaan pelat merah itu belum adil. "Jamkrindo kan menjamin 60 persen, sedangkan Askrindo 40 persen, tidak adil kalau masing-masing RP 1 triliiun. Seharusnya proporsional," kata dia.

Seperti diketahui, guna mencapai mewujudkan target penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), Kementerian BUMN berencana memberikan penyertaan modal negara kepada Askrindo dan Jamkrindo. "Diperlukan tambahan modal Rp 2 triliiun untuk 2013 dan 2014 pada masing-masing perusahaan agar gearing ratio perusahaan penjamin tetap terkendali pada tingkat maksimal 10 kali," kata pelaksan tugas Deputi Bidang Jasa Kementerian BUMN, Gatot Trihargo.

Dia menyebutkan pada 2013 penyaluran kredit usaha rakyat bank pemerintah antara lain melalui BNI, BRI, Mandiri, Bukopin, Syariah Mandiri, BNI Syariah dan 26 bank pembangunan daerah disepakati sebesar Rp 36 triliiun. Penyaluran tersebut diperkirakan dapat diserap oleh 1,67 juta unit usaha mikro kecil dan menengah dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 2,47 juta orang.

Sampai 31 Desember 2012 jumlah kredit usaha rakyat yang dijamin sebesar Rp 88,34 triliun. Sebesar Rp 43,75 triliun atau 39,34 persen dijamin oleh Askrindo dan RP 53,59 triliun atau 60,66 persen dijamin oleh Jamkrindo.

Direktur Utama Askrindo Antonius CS Napitupulu, mengatakan, perusahaan telah menerima penyertaan modal negara sejak 2007. Penyertaan modal ini digunakan supaya memiliki kapasitas yang mencukupi untuk penyaluran kredit usaha rakyat pada 2013 senilai Rp 18 triliun. "Akan menyerap 1.492.092 orang tenaga kerja dan tersalurkan kepada 961.052 usaha mikro kecil dan menengah,” ujarnya.

Sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/02/06/089459587/DPR-Belum-Setujui-PMN-ke-Askrindo-dan-Jamkrindo