Jum'at, 15 Februari 2013 pukul 15:08:33 | 352 kali
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proses pengambilalihan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dari konsorsium investor Jepang masih terus berlangsung. Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat menyatakan proses terkini adalah finalisasi dari sejumlah aspek yang nilainya harus disepakati bersama.
"Saya dipanggil DPR minggu depan (untuk menjelaskannya)," tutur Hidayat kepada wartawan seusai mengikuti pembukaan Indonesia Fashion Week 2013 di Jakarta Convention Center, Kamis (14/2).
Proses akuisisi Inalum direncanakan dimulai pascaberakhirnya kesepakatan kedua pihak 31 Oktober 2013. Terkait teknis pengambilalihan, Hidayat mengaku sejumlah opsi masih dipilih oleh pemerintah.
Opsi-opsi tersebut antara lain Inalum dijadikan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru, menunjuk BUMN untuk mengambil alih Inalum atau membentuk BUMN baru. Berdasarkan Master Agreement (MA) yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan investor Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Aluminium (NAA), kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan NAA dalam Proyek Asahan akan berakhir 31 Oktober 2013. Dengan demikian, aset-aset PT Inalum akan beralih kepada Pemerintah Indonesia.Sebagai gambaran, dibutuhkan dana tak kurang dari Rp 7 triliun untuk pengambilalihan PT Inalum.
Untuk tahun ini, pemerintah menyiapkan Rp 2 triliun yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012. Sisanya sebanyak Rp 5 triliun termaktub di dalam APBN 2013. Saat ini, pemerintah memiliki 41,12 persen saham, sedangkan sisanya dimiliki oleh konsorsium swasta-pemerintah Jepang yang tergabung dalam Nippon Asahan Alumunium sebesar 58,88 persen.
