Jakarta - Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP, Dewi Aryani meminta pengelolaan Blok Mahakam di Kalimantan Timur sebaiknya dilakukan bersama antara PT Pertamina (Persero) dan Total EP Indonesie. Pengelolaan bersama ini dilakukan untuk 5-10 tahun pertama.

"Sebaiknya blok itu dikelola secara 'joint operation' dulu selama 5-10 tahun pertama, sebelum dilanjutkan Pertamina," katanya dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/2/2013).

Menurut dia, selama masa transisi tersebut, akan dilakukan alih teknologi dan manajemen dari Total ke Pertamina. Sehingga, perusahaan pelat merah itu mendapat banyak masukan dari Total.

Dari sisi finansial, sebenarnya Pertamina mampu untuk mengoperasikan blok tersebut. Sayangnya, Pertamina dinilai agak lemah soal teknologi dan manajemen pengelolaan lapangan.

"Hal ini masih perlu diuji dan dibuktikan dulu," katanya.

Ia meminta pemerintah mengevaluasi kinerja Pertamina pasca akuisisi Blok West Madura Offshore (WMO) dan Offshore North West Java (ONWJ) sebagai perbandingan.

"Sebelum diberi beban Mahakam, ada baiknya Pertamina dievaluasi dan dibeberkan dalam mengelola WMO dan ONWJ. Apakah sudah bagus atau belum," katanya.

Dewi juga mengatakan, cadangan Mahakam diperkirakan masih tersisa cukup besar dengan masa produksi bisa selama 20-25 tahun ke depan.

"Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki data tandingan, sehingga perhitungan cadangannya bisa mendekati akurasi," katanya.

Sebelumnya, mantan Dirut Pertamina, Ari Soemarno juga meminta dilakukannya operasi bersama di Blok Mahakam. Pemerintah masih mengkaji kelanjutan megakontrak Blok Mahakam, Kaltim yang akan berakhir pada 2017.

Menteri ESDM, Jero Wacik mengatakan, keputusan kelanjutan Mahakam akan mempertimbangkan manfaat sebesar-besarnya bagi negara. Keputusan yang diambil akan merupakan hasil koordinasi lintas kementerian, mengingat dampaknya yang cukup besar terutama bagi target penerimaan negara.

Blok Mahakam dikelola Total EP Indonesie dengan produksi saat ini adalah minyak 65.204 barel per hari dan gas bumi 1.709 MMSCFD.

(ang/ang)

Sumber: http://finance.detik.com/read/2013/02/16/092816/2171729/1034/dpr-minta-blok-mahakam-diminta-dikelola-bersama