Jakarta - Kontrak pengelolaan ladang gas di Blok Mahakam, Kalimantan Timur akan berakhir pada 2017, namun jika diserahkan 100% ke Pertamina maka pendapatan Negara akan jauh berkurang.

"Berkaca pada Chevron dulu investasi (di lapangan Rokan dan Lapanga Duri) bagi hasil migasnya 85% untuk negara Chevron 15%," kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini ketika ditemui di City Plaza usai melantik 364 pejabat SKK Migas, Selasa (19/2/2013).

Namun 15 tahun kemudian, ketika modal Chevron sudah kembali kemudian ingin perpanjangan kontrak tentunya tidak bisa 85%:15% lagi.

"Kita minta bagi hasilnya 90% Chiveron 10%, karena seluruh asetnya sudah milik negara mereka tinggal melanjutkan saja, ini kan namanya menguntungkan negara," ucap Rudi.

Menurutnya jika Blok Mahakam nanti diberikan ke Pertamina 100% maka dana bagi hasil antara negara dan Pertamina hanya 60 : 40.

"Kalau dikasih Pertamina, negara cuma dapat 60% sementara Pertamina 40%, kalau dikasih ke kontraktor sebelumnya, dana bagi hasilnya negara 90 : 10 mereka, karena ketika kontrak berakhir maka 100% aset di Blok Mahakam adalah milik negara bukan milik Pertamina, negara tentunya memilih mana yang paling menungtungkan buat mereka," tandas Rudi.

Rudi juga mengungkapkan akan ribet jadinya jika Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation tidak kembali mengelola Blok Mahakam di Kalimantan Timur.

"Total harus kembali ikut kelola Blok Mahakam karena kalau tidak ribet," kata Rudi.

Dikatakan Rudi, ribet ini dikarenakan pertama dari sisi Pertamina tidak mungkin pada 2017 langsung kelola sendiri Blok Mahakam, jalan sendirian mengoperasikan Blok Mahakam, pasti butuh waktu untuk kick over.

"Sementara dari sisi Total, Total masih ada kewajiban penjualan gas hingga tahun 2022, dan untuk bisa memenuhi kontrak tersebut makanya Total mengembangkan South Mahakam dan lapangan Peciko agar pasokannya jalan terus, itu kan butuh investasi, dan investasi tersebut baru bisa kembali pada sekitar tahun 2021," ucap Rudi.

Tentunya kata Rudi, jika 2017 Total cs diputus saja tidak boleh kelola Blok Mahakam, maka harus ada hitung-hitungan investasi yang belum kembali yang dilakukan Total.

"Namun saya tidak dalam kapasitas memberikan tekanan terhadap keputusan pengelolaan Blok Mahakam pasca kontrak berakhir 2017, tapi saya hanya memberikan data kepada Kementerian bagaimana kondisi yang ada, cadangannya segini, biayanya segini, kenapa harus ada pihak asing, dan apapun yang diputuskan Pemerintah kami siap melaksanakannya," tandas Rudi.

Sumber: http://finance.detik.com/read/2013/02/19/181834/2174388/4/pendapatan-negara-berkurang-jika-100-blok-mahakam-diberi-ke-pertamina