Kamis, 07 Maret 2013 pukul 09:59:12 | 463 kali
Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah menyepakati penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Hutama Karya untuk membantu BUMN konstruksi tersebut mengerjakan jalan tol Trans Sumatra.
Besar PMN yang disuntik belum disepakati detil karena masih menunggu kebutuhan HK.
Penugasan HK untuk tol Trans Sumatra akan dimuat dalam peraturan presiden (perpres). Rapat pemerintah memastikan penunjukan HK mengerjakan 24 ruas tol yang akan menghubungkan Lampung ke Nangroe Aceh Darussalam.
"Penugasan itu sudah diatur dalam perpres kepada HK yang 100% perusahaannya milik negara," ungkap Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di kantornya, Rabu (5/3).
"Sumber pendanaannya tentu saja disamping penambahan penempatan modal negara (PMN), kecil tentu saja untuk leverage, adalah dari sumber-sumber pembiayaan korporat. Ada corporate action entah itu dari pinjaman infrastructure fund, atau obligasi dan sebagainya."
Seperti diketahui, HK sudah mengajukan permintaan penambahan PMN sebesar Rp5 triliun untuk mendukung keuangan perusahaan mengerjakan proyek yang nilai totalnya ditaksir ratusan triliun tersebut.
Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar memastikan pemerintah akan melakukan suntikan modal. Hanya saja, besarannya harus menunggu proses yang lebih riil sehingga angka tambahan PMN lebih pasti.
"Memang sudah ada perencanaan awal, tapi harus dipertajam dulu oleh proses ini, kita tunggu finalnya saja daripada nanti berubah-ubah lagi," cetus Mahendra.
PMN ini belum tercantum dalam APBN 2013. Artinya, jika pemerintah menambah modal di HK tahun ini juga, dananya harus dicantumkan dalam APBN Perubahan, atau dilakukan mulai APBN 2014.
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, setelah HK mendapat penugasan, akan ada tiga ruas tol yang menjadi prioritas pembangunan, di antaranya Medan-Binjai dan Palembang-Indralaya.
"Semua dibangun HK, tapi pertama tiga itu dulu," ungkap Djoko.
Panjang total jalan tol yang akan dibangun ialah 2.700 km. Jika seluruhnya dibangun tepat waktu mulai tahun ini, proyek ini baru akan selesai pada 2025.
Kendala utama pembangunan jalan tol adalah pembebasan lahan. Namun, Djoko optimistis kendala utama ini bisa diatasi. "Pembebasan tanah di mana-mana ada masalah, cuma kalau yang membebaskan badan usaha itu bisa lebih fleksibel, mungkin ya," katanya.
Untuk pekerjaan tol Trans Sumatra ini, HK juga akan mendapat insentif. Djoko menjelaskan, insentif yang diberikan tergantung pada ruas tol.
"Ya setiap ruas beda-beda, ada yang besar ada yang kecil tergantung IRR-nya berapa sekarang. Tapi, intinya jalan itu mesti dibangun berapapun kekurangannya nanti akan didukung pemerintah," katanya.
Draft Perpres untuk penunjukkan HK rencananya akan dimasukkan ke kantor Presiden pada pekan depan. Insentif dipastikn tidak dalam bentuk bantuan dana seperti viability gap fund (VGF) karena proyek ini merupakan proyek penunjukkan langsung sedangkan VGF hanya diberikan untuk proyek kerja sama pemerintah swasta (KPS). (Gayatri/Adf)
Editor: Asnawi Khaddaf
