Jakarta, Beritasatu.com - Rasio klaim dari program asuransi barang milik negara (BMN) tahun 2022 tercatat mencapai 97,98 persen. Potensi pembayaran klaim semakin besar, dimana dampak dari Gempa Cianjur belum dibayarkan di tahun lalu.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebanyak 7.726 objek barang milik negara telah diasuransikan sampai akhir tahun 2022. Jumlah tersebut mencakup 9,26 persen.

Sejatinya, porsi tersebut telah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, baru sebanyak 5.272 barang milik negara diasuransikan atau mencakup 6,73 persen dari total 78.328 BMN tercatat.

Adapun objek Asuransi BMN saat ini hanya mencakup bagunan kantor, bangunan kesehatan, dan bangunan pendidikan. Sejumlah objek ini ditanggung atas risiko berbagai bencana seperti gempa bumi, banjir, longsor, dan angin kencang.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban menyampaikan, asuransi BMN dilakukan dalam rangka memitigasi risiko kerugian akibat bencana. Dengan demikian, klaim yang nantinya diperoleh atas pertanggungan asuransi dapat dimaksimalkan untuk pembangunan kembali BMN dengan meminimalisir penggunaan APBN.

"Asuransi BMN memang kami sependapat, masih (mencakup) 9 persen dan masih bergantung dari kemampuan APBN. Sehingga baru difokuskan pada tiga objek yaitu kantor pemerintah, kesehatan, dan pendidikan. Itu kita usahakan dulu," ungkap Rionald dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DJKN Kemenkeu bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Rionald menerangkan, nilai klaim yang dibayarkan pihak asuransi dan reasuransi dari tahun 2020 sampai dengan 2022 telah mencapai Rp 83,99 miliar. Nilai klaim tersebut atas dampak peristiwa bencana di Mamuju, Kupang, Jakarta, Sorong, dan lainnya

Meski program Asuransi BMN telah menunjukkan manfaatnya, klaim rasio yang menjadi salah satu indikator kesehatan untuk perusahaan asuransi memberi perlindungan perlu turut diperhatikan. Jika dirinci, rasio klaim dari Asuransi BMN khusus di tahun 2022 hampir mencapai 100 persen.

Data DJKN mencatat, premi yang dibayarkan pihak pemerintah terkait Asuransi BMN sebesar Rp 80,55 miliar pada tahun 2022, sedangkan klaim yang dibayarkan pihak asuransi/reasuransi sebesar Rp 78,92 miliar. Artinya, rasio klaim atas Asuransi BMN pada tahun lalu tercatat di posisi 97,98 persen.

Besaran rasio klaim akan berbeda jika dihitung kurun empat tahun belakangan, dimana premi yang dibayarkan pemerintah tercatat mencapai sekitar Rp 236,56 miliar dan total klaim mencapai Rp 83,99 miliar. Sehingga rasio klaim Asuransi BMN berada di kisaran 35,50%.

Ruang untuk nilai klaim meningkat masih terbuka seiring kejadian bencana alam di tahun lalu yang belum terbayarkan. Data Konsorsium Asuransi BMN mencatat bahwa nilai klaim tahun lalu belum mencakup dampak risiko dari Gempa Cianjur pada 21 November 2022.

Berdasarkan data Maipark, potensi klaim yang harus dibayarkan perusahaan asuransi umum terhadap peristiwa gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, mencapai Rp 38,4 triliun.

Nilai itu dicatatkan dari portofolio di wilayah dengan intensitas kerugian ringan hingga sedang. Maipark juga tidak menutup kemungkinan terjadi pengajuan klaim Asuransi BMN seperti risiko kerusakan gedung kantor pajak.