Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Berita Media DJKN
DJKN: Key Performance Indicator Tingkatkan Akuntabilitas PMN
https://www.validnews.id/ekonomi/djkn-key-performance-indicator-tingkatkan-akuntabilitas-pmn
 Sabtu, 22 Januari 2022 pukul 10:41:14   |   157 kali

JAKARTA - Pemerintah memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada tujuh BUMN sebesar Rp38,47 triliun pada 2022. Kucuran dana ini akan difokuskan untuk mendukung kelanjutan pembangunan infrastruktur transportasi, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta penjaminan proyek infrastruktur nasional. 

Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Dodok Dwi Handoko mengatakan, sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pembiayaan investasi pemerintah yang berasal dari dana APBN, PMN harus dikelola dengan prinsip good governance dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Karena ini most likely penugasan negara terkait dengan sektor tertentu yang prioritas tadi, kita mau roda korporat jalan sesuai dengan target pemerintah secara umum," katanya dalam Bincang Media DJKN, Jakarta, Jumat (14/1).

Dodok menjelaskan, sejak 2021, Kementerian Keuangan mewajibkan adanya key performance indicators (KPI) atau indikator kinerja utama khusus bagi para penerima PMN. 

KPI ini dituangkan pada kontrak kinerja antara BUMN/Lembaga penerima PMN dengan Kementerian terkait yang menaunginya sebagai bentuk komitmen dari manajemen BUMN untuk mencapai target serta bagian dari transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan dana APBN. 

Hingga saat ini, seluruh BUMN/lembaga telah menandatangani KPI PMN 2021 antara lain PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Penataran Angkatan Laut (PAL), PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), Badan Bank Tanah, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Lebih lanjut, Dodok bilang, KPI khusus PMN tersebut meliputi dua hal utama Yaitu, output dan outcome yang jelas serta memiliki sasaran yang benar-benar bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh semua stakeholders, baik itu BUMN/Lembaga-nya maupun yang lebih penting lagi adalah masyarakat.

"Target KPI PMN baik dalam bentuk output maupun outcome, disesuaikan dengan kegiatan atau proyek BUMN masing-masing," ujar Dodok.

Adapun target output antara lain realisasi fisik pembangunan proyek, rasio elektrifikasi, serta penggunaan dana PMN sesuai peruntukannya. Sedangkan, outcome seperti target penyerapan tenaga kerja lokal, penyerapan produk lokal/UMKM, serta peningkatan kunjungan wisatawan. 

Untuk itu, KPI khusus PMN ini disebut menjadi sangat penting untuk dikawal terus pemenuhannya. Kementerian Keuangan meminta agar BUMN/Lembaga penerima PMN untuk terus melakukan transformasi dan melakukan pembenahan di dalam dirinya masing-masing setelah menerima PMN melalui APBN ini.

Sekadar informasi, ketujuh BUMN yang mendapatkan PMN 2022. Pertama, PT Waskita Karya sebesar Rp3 triliun, untuk mendukung penyelesaian ruas tol Kayu Agung-Palembang-Betung dan Bogor-Ciawi-Sukabumi. 

Selanjutnya, PT PII yang mendapatkan bagian Rp1,08 triliun. Dana ini untuk mendukung penjaminan untuk 19 proyek infrastruktur. PMN berikutnya adalah PT SMF sebesar Rp2 triliun, digunakan untuk mendukung pembiayaan perumahan bagi MBR dengan target 200.000 unit (porsi 25%). 

PT Adhi Karya mendapat jatah Rp1,97 triliun untuk investasi pada jalan tol Solo-Yogya-Kulonprogo, Yogyakarta-Bawen dan SPAM Regional Karian-Serpong.

Juga digunakan untuk melanjutkan pembangunan jalan tol, PT Hutama Karya mendapatkan Rp23,85 triliun. Anggaran ini untuk melanjutkan pembangunan 8 ruas Tol Trans Sumatera (JTTS). Output JTTS bagi masyarakat berupa penurunan waktu tempuh dan biaya logistik. 

Perum Perumnas sebesar Rp1,56 triliun untuk peningkatan kapasitas usaha dalam melanjutkan program Pemerintah pengadaan “satu juta rumah” serta mendukung penyediaan perumahan rakyat untuk MBR. 

Terakhir, PT PLN Rp5 triliun untuk pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan meliputi transmisi, gardu induk dan distribusi listrik desa, serta mendukung pengembangan 5 DPSP yaitu Danau Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur dan Likupang. 

Peta Situs | Email Kemenkeu | FAQ | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini