Pontianak,(09/12)
Kanwil DJKN Kalimantan Barat rapat pembahasan pengembangan wilayah perbatasan Aruk
dengan mengundang instansi terkait antara lain Kepala BIN, BNPP, Kanwil Bea Cukai, Kanwil
Kumham, Pemkab Sambas dan Kementerian PUPR. Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat,
Edward UP Nainggolan, menyampaikan bahwa Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk
yang telah dibangun dengan megah, harus dioptimalkan dan dimanfaatkan
untuk perekonomian rakyat.
PLBN Aruk didirikan
diatas tanah seluas 262.063 m2 dengan menelan biaya ratusan miliaran rupiah
terdiri dari zona inti dan zona pendukung. Untuk zona inti terdapat bangunan
pemeriksaan terpadu, bangunan gudang sita, car
wash, check point, hardscape dan landscape kawasan. Di zona pendukung telah
berdiri pula bangunan Wisma Indonesia, Mesjid, Gereja, Pasar dan food court.
Dari data Bea dan
Cukai diketahui sepanjang tahun 2019 hingga bulan November komoditi ekspor
masyarakat berupa jeruk, nanas, buah naga, kelapa, durian dan petai sedangkan
impor dari negara tetangga berupa beras, sosis, gula pasir, minyak goreng, gas,
bawang putih, kentang, daging sapi, milo refil. “Ekspor dari masyarakat
Indonesia yang memanfaatkan PLBN Aruk baru sebatas hasil bumi sedangkan impor
kita berupa barang olahan, perlu perhatian khusus dari Pemerintah Daerah untuk
hal ini”, lanjut Edward.
Kepala Badan
Intelijen Daerah Kalimantan Barat, Brigjen Polisi Sony Arifianto menyampaikan, dari
informasi tersebut berarti negara
belum dapat memenuhi kebutuhan warga Sambas. “Untuk itu diharapkan Pemkab
Sambas harus lebih berperan aktif untuk mencukupi kebutuhan
masyarakatnya, sedangkan untuk pengamanan dan sterilisasi perlu
ditingkatkan lagi SOP pengawasannya” pungkas Sony.
Kepala PLBN Aruk,
Purwoto menyampaikan bahwa tanggal 5 Desember 2019 dilakukan ekspor ubur-ubur seberat
3,8 ton dan
menurut data yang ada ekspor
masyarakat sudah mulai beragam. Untuk
peningkatan sterilisasi pihak PLBN juga telah melakukannya dengan melengkapi
fasilitas Gerbang Otomatis dan xray
cargo. Purwoto juga menyampaikan telah tersedia 30
booth di Pasar Wisata Aruk, namun baru terisi 18, diharapkan pihak Pemkab Sambas
dan Dewan Kerajinan
Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Barat agar lebih berperan
menampilkan produk-produk asli daerah Kalimantan Barat dan mengisi sisa slot
yang kosong.
Pada akhir pertemuan, Edward
menyampaikan akan berkoordinasi dengan Pemprov Kalbar dan Pemkab Sambas
untuk menindaklajuti hasil pertemuan ini. Edward berharap masukan yang efektif dari acara ini dapat
bermanfaat untuk pengembangan PLBN Aruk dan masyarakat Kabupaten Sambas pada
khususnya serta mengoptimalkan hasil pembangunan yang telah dilakukan
Pemerintah Indonesia.