JAKARTA - Jumlah proyek strategis nasional (PSN) yang rampung mulai 2016 hingga Agustus 2019 sebanyak 81 proyek dengan nilai investasi mencapai 390 triliun rupiah. Sedangkan, sepanjang periode Januari hingga Agustus lalu 19 proyek sudah rampung dengan nilai investasi 87,7 triliun rupiah.

Proyek-proyek tersebut terdiri dari tiga bandara, lima jalan ruas jalan, empat kawasan, dua smelter, tiga bendungan dan dua proyek berbasis teknologi.

Dalam rapat Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di

Jakarta, Senin (9/9) malam, Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Ke-menko Perekonomian, Wahyu Utomo melaporkan status kemajuan 223 proyek ditambah tiga program PSN sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 hingga Agustus 2019.

Menurut Wahyu, dari 223 proyek tersebut, 51 proyek di antaranya sudah selesai dengan nilai investasi 295 triliun rupiah. Sementara, 27 proyek dan satu program ketenagalistrikan, serta satu program
pemerataan ekonomi dalam tahap konstruksi dan mulai beroperasi dengan investasi mencapai 1.348 triliun rupiah.

"23 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi pada 2019 dengan nilai investasi 154 triliun rupiah, sedangkan, 78 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019 dengan nilai investasi 1.351 triliun rupiah," kata Wahyu.

Lima proyek, jelas Wahyu, dalam tahap transaksi senilai 413 triliun rupiah dan 39 proyek serta satu program industri pesawat dalam tahap peny-
iapan dengan nilai investasi mencapai 621 triliun rupiah.

Program Elektrifikasi

Sementara mengenai status kemajuan program ketenagalistrikan 35.000 megawatt (MW) dari Desember 2016 hingga Juli 2019 antara lain 3.768 MW sudah beroperasi senilai 101,7 triliun rupiah, 21.992,1 MW dalam tahap konstruksi, 7.515,1 MW sudah selesai Power Purchase Agreement (PPA) namun belum financial close, 1.453 MW dalam tahap pengadaan dan 734 MW dalam tahap perencanaan.

Dalam rapat yang dihadiri,

Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution juga dibahas Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Pengelolaan Terbatas (HPT) atau Limited Concession Scheme (LCS). Tak hanya itu, isu pembayaran pengadaan tanah oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) juga menjadi salah satu topik bahasan.

"Pengadaan tanah merupakan salah satu kunci dari pembangunan infrastruktur. Jadi, perlu ada penyederhanaan dan kecepatan dalam proses pengadaan tanah," tutup Wahyu.
bud/E-10