Jakarta - Direktur Utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Budi Harto, menargetkan proses pembebasan lahan untuk proyek kereta ringan (light rail transit/LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) ditargetkan selesai pada September nanti. Status kepemilikan tanah dalam proyek ini dikategorikan ke dalam dua golongan, yaitu milik negara dan swasta.

"Yang tanah milik pemerintah, semua sudah bisa dikerjakan. Yang tanahnya swasta sebagian besar juga sudah bisa, tinggal satu-dua yang masih perlu pembicaraan lebih lanjut," ujar Budi seusai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta, kemarin.

Budi menjelaskan, proses arbitrase terhadap lahan-lahan tersebut sudah berjalan. Selanjutnya memasuki tahap penyempurnaan. Dia menyebutkan salah satu titik lahan milik swasta yang masih dalam proses pembebasan itu diperuntukkan keperluan depo kereta ringan di Bekasi Timur.

Lahan yang akan dibebaskan di Bekasi Timur tersebut seluas 10 hektare, sekitar 5 hektare di antaranya merupakan tanah milik Adhi Karya. Perusahaan negara yang menggarap infrastruktur proyek kereta ringan ini bakal mendapatkan dana talangan untuk pembebasan lahan yang tersisa dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) senilai Rp 1,6 triliun.

Menurut Budi, lahan yang perlu dibebaskan tidak terlalu banyak karena sebagian besar berada di jalan atau lahan milik negara. "Ya, di Bekasi Timur untuk depo itu, sama di sepanjang perjalanan, paling sekitar 5 hektare."

Dia pun optimistis permasalahan lahan akan segera selesai sehingga pengerjaan proyek sepenuhnya dapat dimulai. "Mungkin dalam bulan September itu semua akan selesai, jadi khusus tanah ini relatif sudah selesai dan enggak ada masalah," ucapnya.

Budi memastikan perseroan juga mendapat pinjaman dari perbankan untuk membangun LRT. Bahkan sebagian kredit telah dicairkan. "Sudah berjalan.sekitar Rp 2 triliun sekarang," katanya. Menurut dia, kemajuan pembangunan saat ini telah mencapai 18 persen.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak swasta terlibat lebih banyak dalam pembangunan kereta ringan Jabodebek. Budi tak menampik adanya kebutuhan dana tambahan Rp 300 miliar untuk sistem persinyalan moving block, yang menghitung kedatangan kereta antar-stasiun bukan berdasarkan jarak, melainkan waktu tempuh.

Ia menyebutkan salah satu kemungkinan melibatkan swasta adalah dalam mengembangkan wilayah di titik transit atau transit-oriented development (TOD). "Nanti TOD dilelang kepada swasta.

Retno Sulistyowati/Ghoida/Aghnadi