JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berencana kembali menggulirkan mekanisme dana talangan badan usaha untuk menutupi kekurangan kebutuhan dana pengadaan lahan jalan tol tahun ini yang mencapai Rp28,28 triliun.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Herry Trisaputra Zuna mengatakan, dari total kebutuhan dana lahan tol, pengadaan lahan yang ditanggung Lembaga Manajemen aset negara (lman) tahun ini hanya sekitar Rp 13,26 triliun untuk proyek tol yang termasuk ke dalam proyek strategis nasional sehingga masih terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp 15 triliun.

Kekurangan dana itu rencananya dipenuhi dengan menggunakan mekanisme dana talangan lahan seperti tahun sebelumnya.  "Untuk skema dana talangan tahun anggaran 2017 memerlukan izin menteri keuangan dan Pak Menteri PUPR sudah mengajukan permohonan itu," ujarnya. Selasa (7/3).

Berdasarkan data Kementerian PUPR, kebutuhan dana lahan tol sebesar Rp2828 triliun terdiri atas ruas Trans-Jawa Rp6,30 triliun, nontrans-Jawa Rp 1,97 tiliun, ruas Jabodetabek Rpl 3,95 triliun, Trans-Sumatra dan lainnya Rp4,28 triliun, serta beberapa ruas lainnya yang tengah diajukan masuk PSN senilai Rpl,79 triliun.

Kepala BLU BPJT Arief Haryono menyatakan, surat permohonan penggunaan dana talangan untuk tahun ini telah diajukan sejak awal Februari, sebelum penyerapan dana ta- langan menembus Rpl 6 triliun.

Harapannya, izin dapat diperoleh bersamaan dengan pengembalian dana talangan lahan tol tahun anggaran 2016 dari lman sehingga proses pengadaan lahan terus bergulir. Di sisi lain, pihaknya pun tengah menunggu proses verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang akan menjadi dasar proses pengembalian dana talangan tol secara bertahap.

 Menurutnya, hingga 31 Desember 2016, surat perintah pemba)aran (SPP) yang tercatat di BPJT mencapai Rpl4,22 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi pembayaran dana talangan oleh badan usaha kepada masyarakat mencapai Rpl3,09 triliun.

Sementara itu, dana selisih antara SPP dan realisasi per Desember masih dibayarkan kepada warga terdampak hingga periode Maret tahun ini sehingga masuk kepada periode pengembalian tahap kedua.

Dengan demikian, dia menyatakan, tahap pengembalian dana talangan tahap pertama yang diusulkan kepada lman mencapai Rpl3,09 triliun. Jumlah itu bertambah dengan dana cost of fund atau bunga sebesar Rp35O miliar. Proses pengembalian diharapkan dapat dimulai pada awal April tahun ini.

Arief menambahkan, untuk pengembalian dana talangan tahap kedua, pihaknya mengajukan pembayaran dana talangan sebesar Rp2,4 triliun yang terdiri dari realisasi pembayaran dana talangan lahan sepanjang Januari-Maret tahun ini, dan besaran dana bunga sekitar Rp50 miliar (bukan Rp500 miliar seperti yang diberitakan pada edisi Selasa, 8 Maret 2017).

(Deandra Syarizka)