Pembangunan infrastruktur merupakan jantung pertumbuhan ekonomi nasional. infrastruktur menjadi salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Lebih dari itu, infrastruktur juga merupakan salah satu faktor penentu dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan.

Bagi Indonesia, infrastruktur bisa menjadi alat pemersatu bangsa. Banyak studi dan diskusi yang menyimpulkan demikian. Mantan Presiden Bank Dunia Robert B Zoellick mengatakan, infrastruktur yang minim merupakan salah satu dari tiga penyebab mengapa Negara berpendapatan menengah terperangkap dan tidak mampu beranjak menjadi negara maju.

Oleh karena itu, merupakan satu keharusan bagi pemerintah di Negara berkembang untuk menetapkan alokasi anggaran yang cukup besar untuk membangun infrastruktur. Tanpa komitmen yang kuat, Negara berkembang mungkin akan terjebak pada kondisi pertumbuhan yang stagnan.

Komitmen untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur tercermin dalam program kerja Presiden Joko Widodo (jokowi). Presiden menegaskan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah saat ini. Berdasarkan RPJMN 2105- 2019, pembiayaan infrastruktur yang bersumber dari apbn selama 2015- 2019 berkontribusi Rp 2.215 triliun.

Sementara pemerintah memutuskan memborong proyek infrastruktur yang kebutuhan nilai investasinya mencapai Rp 5.519 triliun. Ini menunjukkan adanya kekurangan (gap) Rp 3.304 triliun atau 59,86% dari total investasi. Jika dirata-ratakan per tahun, Indonesia membutuhkan anggaran infrastruktur Rp 1.100 triliun. Angka ini sudah pasti tidak akan mampu dipenuhi hanya oleh anggaran pemerintah yang besarannya masih terbatas. Memenuhi kebutuhan ideal anggaran infrastruktur 5% dari dana apbn pun masih sulit. Total kemampuan pemerintah untuk menyediakan anggaran infrastruktur diperkirakan hanya sekitar Rp 1.400 triliun atau sekitar 29% dari kebutuhan untuk masa lima tahun.

Untuk memenuhi keterbatasan anggaran infrastruktur, pemerintah telah mendorong dan membuka lebar peluang bagi swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka diri kepada swasta untuk masuk dengan melakukan skema seperti sekuritisasi yakni penjualan piutang kepada investor supaya korporasi mendapatkan dana. infrastruktur telah menciptakan konektivitas, tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sendiri, tetapi juga menggeliatkan ekonomi di daerah lain. Dengan demikian, upaya pemerataan pembangunan infrastruktur antardaerah menjadi bagian penting dalam meningkatkan kegiatan perekonomian.

Pemetaan Kebutuhan

Pembangunan infrastruktur akan berhasil optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kelompok terendah dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin, manakala pemerintah mampu memetakan kebutuhan masyarakat dalam menjalankan roda kegiatan ekonomi, terutama di daerah.

Hal ini disebabkan setiap daerah memiliki keunggulan masing-masing, baik dari sisi kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kapasitas institusi. Pemetaan kebutuhan di tiap daerah itu perlu dilakukan guna menentukan jenis infrastruktur yang diperlukan, seperti kebutuhan jalan, jembatan, pasar, perbankan, pelabuhan, irigasi, dan listrik.

Penyediaan jenis infrastruktur yang tepat tidak hanya akan mengurangi ketimpangan, tapi juga dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan usaha serta kesempatan kerja. Sejatinya, pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lingkaran kemakmuran.

Hanmer et al (2000) mengidentifikasi sejumlah faktor positif dari keberadaan infrastruktur, seperti turunnya biaya operasional kegiatan ekonomi, meningkatnya volume kegiatan ekonomi, turunnya biaya input usaha, meningkatnya modal manusia, terbukanya peluang kegiatan ekonomi baru, dan kesempatan berusaha dan bekerja.

Studi yang dilakukan Sun (2013) di sejumlah negara Asean menunjukkan pembangunan infrastruktur menghasilkan efek ganda, yakni penurunan kemiskinan dan pertumbuhan secara inklusif. Keuntungan ganda tersebut diperkirakan dapat terwujud karena pembangunan infrastruktur dapat menggerakkan aspek kesempatan promosi terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia, menurunkan kerentanan terhadap krisis, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi.

Sementara itu, pada sisi modal manusia, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas (Brenneman and Karf, 2002). Namun, kegagalan dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat atas jenis infrastruktur yang diperlukan, pembangunan infrastruktur tidak akan berdampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Di India, misalnya, hasil studi Baneerje dan Somanathan (2007) menemukan pembangunan infrastruktur di negara itu justru menguntungkan penduduk berpendapatan tinggi ketimbang penduduk miskin. Sementara itu, di Bangladesh, pembangunan jalan perdesaan hanya berpengaruh sedikit terhadap kesejahteraan masyarakat di perdesaan (Khandker and Koolwal, 2007).

Peningkatan Kapabilitas

Pengalaman di India dan Bangladesh itu sekaligus menegaskan pembangunan infrastruktur tidak selalu berpihak pada penduduk miskin dalam meningkatkan kesejahteraan. Hal ini amat bergantung pada jenis infrastruktur yang dibangun, terbukanya peluang bagi penduduk miskin untuk berusaha dan bekerja, serta kemampuan (kapabilitas) untuk melakukan usaha.

Atas dasar itu, pembangunan infrastruktur perlu dilakukan bersamaan dengan peningkatan kapabilitas penduduk. Peningkatan kapabilitas itu perlu menjadi agenda pembangunan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Di tengah berlangsungnya transformasi ketenagakerjaan yang dipicu arus globalisasi dan revolusi teknologi (Human Development Report, Work for Human Development, 2015), kegiatan pelatihan tenaga kerja sangat relevan untuk dilaksanakan. Upaya itu juga sebagai jalan pintas untuk mengantisipasi rendahnya tingkat pendidikan pekerja di Tanah Air. Hasil Sur vei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2015 menunjukkan sekitar 44,27% tenaga kerja di Tanah Air berpendidikan paling tinggi SD.

Adapun penduduk bekerja yang berpendidikan SMP sebanyak 18,03%, SMA dan SMK sebesar 26,69%, dan berpendidikan D-I/II/III dan Universitas sebesar 11,01% (BPS, 2015). Selanjutnya, agar peningkatan keahlian tenaga kerja itu menjadi lebih optimal, kiranya perlu dilakukan desentralisasi pusat pelatihan agar tidak terkonsentrasi di perkotaan dan pusat-pusat pemerintahan.

Desentralisasi pusat pelatihan itu juga dimaksudkan agar link and match dengan kebutuhan daerah. Berbagai upaya sepatutnya perlu dilakukan agar pembangunan infrastruktur dapat berfungsi optimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan berusaha, serta meningkatkan kesejahteraan, yang pada gilirannya dapat mempersempit ketimpangan pendapatan.

Di sisi lain, kita perlu belajar dari pengalaman lalu bahwa dampak perlambatan ekonomi dapat minimal karena sektor pertanian dan perdesaan tumbuh baik. Karenanya, kita mengharapkan program pembangunan desa yang anggarannya dikirim langsung ke desa dapat menjadi penggerak perekonomian dan menjaga konsumsi rumah tangga desa dengan mengarahkan pada sector produktif.

Di samping itu, pengembangan badan usaha milik desa serta sektor pertanian dan pangan mesti berjalan bersamaan. Sehingga, skala ekonomi dan nilai tambah setinggitingginya tetap tinggal di desa. Dengan fokus pembangunan tetap pada infrastruktur, sektor pertanian dan pangan mutlak didorong untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Dengan demikian, kita berharap tujuan meratakan kemakmuran dan menurunkan kemiskinan dapat tercapai bersamaan.

Sumaryono, Analis Ekonomi dan Pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Tujuh Belas Agustus Cirebon

http://www.investor.co.id/home/pembangunan-infrastruktur-dan-peningkatan-kapabilitas/153479