Canberra (Australia) - Peserta short course Australia Award Fellowship (AAF) berkesempatan mengunjungi Ministry of Treasury Australia di Canberra guna lebih mendalami kebijakan pemerintah Australia terkait pengembangan infrastruktur yang melibatkan pihak swasta. Hal ini merupakan tambahan dari pembelajaran secara langsung mengenai peningkatan keterlibatan swasta dalam pembangunan dan pengelolaan asset public, khususnya infrastruktur di kampus Queensland University of Technology (QUT). Pada 03 Agustus 2015, kedatangan rombongan AAF di dampingi Dr. Connie Susilawati (perwakilan QUT) disambut dengan hangat oleh perkumpulan mahasiswa Kementerian Keuangan di Canberra yang tergabung dalam Mofilink (Ministry of Finance Indonesia Link). Saat ini terdapat 4 pegawai dari DJKN yang sedang menempuh pendidikan di Canberra (1 program master dan 3 program Phd).

Kunjungan peserta diawali ke Kedutaan Besar Indonesia yang tidak disangka ditemui secara langsung oleh Nadjib Riphat Kesoema selaku duta besar Indonesia untuk Australia. Acara ramah-tamah dengan Duta Besar diawali pemaparan oleh Tio Serepina Siahaan selaku pimpinan rombongan. Tio selain memperkenalkan peserta juga menyampaikan secara kegiatan short courseyang sedang dijalani, seperti tema kegiatan, ilmu dan pengalaman yang akan diperoleh serta hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan.      

Nadjib dalam sambutannya sangat mengapresiasi program yang sedang dijalani oleh para peserta dan sangat berharap dapat berguna bagi negara khusunya dalam mendukung penyediaan infrastruktur di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut Duta Besar Indoensia juga berkenan berbagi wawasan terkait sejarah ditetapkannya kota Canberra sebagai Ibu Kota Negara Australia serta pasang surut hubungan Indonesia – Australia dari beberapa aspek seperti politik dan ekonomi. Ia mengharapkan akan terbentuk keseimbangan hubungan di berbagai bidang yang saling menguntungkan untuk kedua negara. Nadjib Riphat Kesoema juga berpesan agar terbentuk sinergi antar kelembagaan di Indonesia yang menjalankan kebijakan secara integratif sebagaimana telah dilakukan pemerintah Australia, sehingga akan terbentuk negara yang semakin kuat di masa datang.

Kedatangan peserta di Ministry of Treasury Australia diterima oleh Rob Bradley, Director of Major Infrastructure Project Office dan Phil McClure A/g Director Invesment and Finacial Policy. Dalam presentasinya, Phil McClure menyampaikan kebijakan pemerintah Australia dalam pembangunan infrastruktur. Secara garis besar dijelaskan bahwa saat ini Pemerintah Australia memiliki agenda reformasi atas kegiatan investasi infrastruktur. Di antaranya dalam hal penguatan dan transparansi, penentuan prioritas proyek, serta peningkatan keterlibatan  swasta dalam pendanaan dan pembiayaan. Di samping itu dijelaskan pula bahwa tujuan pembangunan infrastruktur lebih diarahkan pada pemberian dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta memberikan multiplayer effect bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

Dalam membangun infrastruktur, pemerintah Australia lebih banyak mendelegasikan kepada states (negara bagian) dan mendorong keterlibatan pihak swasta seluas-luasnya khususnya melalui skema Public Private Partnership. Hal tersebut tercermin dalam peta pembangunan infrastruktur di masing-masing negara bagian yang terus meningkat. Disampaikan pula bahwa meskipun tahapan yang dilalui dalam skema PPP cukup rumit dan kompleks namun banyak manfaat yang dapat diperoleh seperti berbagi resikobaik pendanaan maupun teknis pembangunan, pemberdayaan pihak swasta, manajemen operasional yang lebih profesional dan yang terpenting dapat meringankan beban anggaran pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur.  (Penulis/foto:romy marcandi)