Yogyakarta - Salah satu agenda besar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) adalah percepatan pengurusan piutang negara, sehingga pada tahun 2014 dapat mencapai Zero Outstanding Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN). Menindaklanjuti program tersebut Kepala Kantor Wilayah IX DJKN Semarang  Suhadi dan Triyana, pemimpin wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Yogyakarta, menjalin kerja sama dalam rangka mensukseskan program percepatan pengurusan piutang negara. Penandatanganan kerja sama (MOU) tersebut dilaksanakan pada hari Jumat 13 September 2012 di Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Yogyakarta Jl. Cik Ditiro Yogyakarta. Hadir dalam   acara tersebut adalah seluruh pimpinan cabang PT Bank Rakyat Indonesia di wilayah kerja Kantor wilayah PT Bank Rakyat Indonesia  (Pesero) dan Kepala KPKNL Yogyakarta, KPKNL Surakarta, KPKNL Semarang, dan KPKNL Purwokerto.

Dalam paparannya Suhadi menjelaskan tentang program roadmap percepatan pengurusan piutang negara yang mendapat sambutan yang baik dari pemimpin wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) dengan segera memerintahkan para pimpinan cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) untuk berkoordinasi dalam rangka menjalankan program percepatan pengurusan piutang negara dan menyelesaikan permasalahan yang ditemui. “Kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia sangat penting artinya mengingat jumlah outstanding piutang negara yang berasal dari penyerah piutang PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) cukup besar,” demikian diungkapkan oleh pemimpin wilayah PT Bank Rakyat Indoesia Yogyakarta (Pesero) Triyana. Program percepatan pengurusan piutang negara secara teknis dipaparkan oleh Kepala Seksi Piutang Negara II Kanwil IX DJKN Semarang Prastowo.

Dalam kesempatan  tersebut juga dilaksanakan sosialisasi pelaksanaan lelang hak tanggungan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Lelang Kanwil IX DJKN Semarang Sri Handayani. Sosialisasi lelang dipandang perlu mengingat semakin meningkatnya permohonan lelang yang dilakukan oleh pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) . Dengan dilaksanakan sosialisasi ini diharapkan pelaksanaan lelang berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 dapat berjalan dengan baik.

Pada kesempatan ini, Kepala KPKNL Yogyakarta, Irawan  juga  melakukan sosialisasi tentang cara-cara yang ditempuh agar pelaksanaan lelang hak tanggungan tidak mengalami permasalahan seperti ketika pelelangan pengosongan objek lelang. Acara dilanjutkan dengan diskusi antara pimpinan cabang PT Bank Rakyat Indonesia dengan seluruh jajaran Kanwil IX DJKN Semarang yang tujuan akhirnya adalah penyelesaian outstanding BKPN pada DJKN dan penurunan Non Performing Loan (NPL) bagi PT Bank Rakyat Indonesia. (Marhaeni Rumiasih – Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Yogyakarta)