Jakarta – Tantangan pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini telah berkembang dengan pesat, diperlukan adanya terobosan baru dan sinergi antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membidangi hal tersebut. Harapan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto dalam sambutannya setelah melantik dan mengambil sumpah jajaran komisaris pada PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai BUMN yang dinaungi oleh Kementerian Keuangan.
Bertempat di Aula Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), 24 September 2013 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-315/KMK.06/2013, Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memberhentikan Fredy Rikson Saragih dari jabatannya sebagai komisaris utama PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan mengangkat Luky Alfirman sebagai penggantinya. Selain melakukan penggantian komisaris utama pada PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-316/KMK.06/2013 juga memberhentikan Ngalim Sawega sebagai komisaris utama pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan mengangkat Langgeng subur sebagai penggantinya, pada kesempatan itu pula, Isa Rachmatarwata diangkat menjadi anggota dewan komisaris PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Dalam sambutannya, Hadiyanto mengucapkan terima kasih atas segala pengabdian serta curahan tenaga yang telah diberikan oleh Fredy Rikson Saragih dan Ngalim Sawega yang dulunya menjabat sebagai komisaris utama pada kedua BUMN tersebut. Kepada jajaran komisaris yang baru, Hadiyanto mengharapkan untuk selalu meningkatkan apa yang telah dicapai oleh pendahulunya, selain itu, diharapkan pula untuk terus meningkatkan upaya pengawasan terhadap jalannya perusahaan agar lebih baik. Kita sadari bersama bahwa bidang insfrastruktur memiliki financing gap yang cukup besar, artinya bahwa untuk pembiayaan yang dilakukan sekarang, baru bisa kita rasakan benefitnya dimasa yang akan datang, sehingga diperlukan keberanian untuk berinvestasi di bidang infrastruktur dengan dasar perhitungan yang matang.
Pada akhir sambutannya, Hadiyanto berpesan agar kedua BUMN yang memiliki bidang yang sama ini dapat selalu meningkatkan sinergi untuk menunjang pencapaian misi fiskal maupun misi korporasi yang diembannya, sehingga dapat lebih berperan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Teks dan Foto : Owill-Humas DJKN