Jakarta – Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) Rionald Silaban memaparkan Evaluasi dan Capaian Kinerja TA 2022 dan Rencana Kerja TA 2023 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI pada Selasa (28/03) di Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta. Ia mengatakan bahwa selama tahun 2022 DJKN berhasil membukukan penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang sebesar Rp6,4 Triliun. Capaian tersebut tumbuh Rp2,13 Triliun dari target tahun 2022 yang sebesar Rp4,27 Triliun. “Realisasi di tahun 2022 mencapai 150,07 persen’” ungkapnya.

Rio menjelaskan capaian tersebut berasal dari realisasi PNBP dari pengelolaan Aset BUN sebesar 197,61 persen, pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga sebesar 148,64 persen, biaya administrasi Pengurusan Piutang Negara sebesar 295,34 persen, dividen BUMN di bawah pembinaan Kementerian Keuangan sebesar 129,79 persen, dan Bea Lelang sebesar 121,40 persen. “Realisasi tersebut terus meningkat dan pada tahun 2022 telah melebihi capaian pada tahun sebelum era Pandemi di tahun 2020.” Tambahnya. Lanjutnya, ia juga menjelaskan rencana kerja DJKN tahun 2023.

Menurutnya terdapat tiga prioritas nasional tahun 2023 yang akan dilakukan oleh DJKN. Pertama yaitu penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak tagih negara atas aset eks BLBI yang dimana Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih BLBI telah memasuki tahun terakhir masa tugasnya, sehingga perlu menjadi perhatian perhatian lebih dalam penyelesaiannya di tahun ini. Kedua yaitu rekomendasi pemanfaatan BMN dan penataan ulangan penggunaan BMN oleh Kementerian/Lembaga (asset rearrangement) di Jakarta. Sebagai bagian dari kegiatan pemindahan ibu kota, perlu adanya penyusunan kebijakan dalam rangka penataan ulang penggunaan BMN di Jakarta.

Direncanakan penataan ulang penggunaan BMN ini dapat menjadi sumber pendanaan pemindahan ibu kota Negara. Ketiga, rekomendasi pemanfaatan BMN pada ibu kota Negara lama. Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) selaku Badan Layanan Usaha di bawah DJKN serta melibatkan konsultan terkemuka, akan membantu DJKN dalam penyiapan dokumen Highest and Best Use (HBU) aset prioritas, menyusun project outline sebagai bahan marketing material, dan mengkoordinasikan aktivitas marketing/pemasaran aset prioritas baik dalam bentuk investor gathering dan direct marketing dan bentuk lainnya.

Setelah pemaparan Dirjen KN, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit memberikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) atas pencapaian kinerja yang sangat baik di tahun 2022. “Kami sangat mengapresiasi capaian kinerja yang sudah diraih oleh DJKN selama tahun 2022, dimana jika dilihat dari realisasinya telah melebihi target,” ujar Dolfie. (ak/hum)