Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat (Kemenkeu Jabar) menggelar konferensi pers APBN KiTa pada Selasa (28/2). Kegiatan yang bertempat di Auditorium Gedung Kekayaan Negara (GKN) Bandung ini merupakan pemaparan kinerja dan fakta atas pelaksanaan APBN Regional Jawa Barat untuk periode Januari 2023.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Jabar, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa mengawali tahun 2023, dunia masih dihadapkan dengan tensi geopolitik yang tinggi, moderasi harga komoditas, suku bunga acuan tinggi, hingga perlambatan pertumbuhan ekonomi. Meskipun demikian, kinerja APBN di bulan Januari 2023 sangat baik didukung pendapatan yang kuat serta diimbangi belanja yang terjaga baik. “Kinerja awal tahun menumbuhkan optimisme bagi pemulihan ekonomi yang lebih kuat dengan tetap mewaspadai risiko perekonomian global,” ujarnya.

Sampai dengan Januari 2023, kinerja baik tersebut tampak dalam realisasi APBN Jabar yang mencatatkan surplus sebesar Rp8,48 triliun. Pendapatan Negara dengan tumbuh sebesar 22,31 persen atau dengan nominal sebesar Rp13,93 triliun yang didorong oleh peningkatan realisasi penerimaan dalam negeri terutama PPh, PPN dan PPnBM, Cukai, Bea Masuk serta PNBP.

Sementara realisasi Belanja Negara mencapai sebesar Rp5,45 triliun atau 4,85 persen dari target APBN, dan masih mengalami kontraksi sebesar 11,07 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022. “Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1,13 triliun atau 2,56 persen dari total pagu. Realisasi terbesar terdapat pada Belanja Pegawai sebesar Rp894,96 miliar atau 4,66 persen,” ungkap Heru.

Menurutnya, Jawa Barat memiliki kontribusi yang signifikan bagi perekonomian nasional. “Jawa Barat dengan jumlah penduduknya lebih dari 50 juta jiwa dan kontribusi terhadap PDB hingga 26 persen tentu saja ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional, oleh karena itu dinamika APBN di Jawa Barat sangat menarik untuk dapat dilakukan kajian lebih lanjut,” jelasnya.

Heru menegaskan bahwa APBN 2023 akan terus diupayakan untuk berkontribusi nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat melalui berbagai program prioritas saat ini yaitu bidang kesehatan, pendidikan, fasilitas publik, dan bantuan sosial. Belanja Sosial untuk bulan Januari 2023 merupakan satu-satunya dari belanja Pemerintah Pusat yang tumbuh positif dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang belum realisasi. Sedangkan belanja pegawai, belanja barang dan modal masih tumbuh negatif masing-masing sebesar 4,38 persen, 6,83 dan 12,29 persen.

Dari sisi penerimaan Bulan Januari 2023, Penerimaan Pajak Jawa Barat mencapai Rp10,60 triliun, tumbuh 36,30 persen (yoy) dan 10,17 persen dari target APBN 2023. Hal ini didukung oleh peningkatan aktivitas akhir tahun dan implementasi UU HPP. Adapun Penerimaan Januari 2023 ditopang oleh lima sektor dominan yang menyumbang 82,91 persen dari Penerimaan Pajak Provinsi Jawa Barat, kontributor terbesar terdapat pada sektor industri pengolahan.

Sedangkan Realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Jawa Barat mengalami penurunan sebesar Rp3,04 triliun (6,97 persen dari target APBN 2023, turun 10,2 persen yoy) yang dipengaruhi oleh turunnya penerimaan Cukai dan Bea Masuk. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan kinerja impor yang masih rendah dan berpindahnya 2 KPBC yang pindah wilayah kerja ke Kanwil DKI Jakarta. Cukai terealisasi sebesar 2,97T atau 6,88 persen dari target turun 9,75 persen yoy.

Heru menyampaikan bahwa Penerimaan Bea Cukai sedikit melambat tetapi on-track, yaitu akibat penerimaan Cukai dan Bea Masuk yang menurun. Namun demikian, peneriman masih menunjukan kinerja optimis mencapai target 2023.

Terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Heru menjelaskan Realisasi PNBP per Januari 2023 mencapai Rp292,3 miliar (28,46 persen yoy) atau 6,30 persen dari target APBN yang didominasi oleh Pendapatan PNBP Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum.

Konferensi pers APBN KiTa ini merupakan bagian dari Rapat Komite ALCo Regional Provinisi Jabar yang dihadiri oleh para pembicara yaitu Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, Staff Ahli Kementerian Keuangan Bidang Penerimaan Negara, Oza Olavia, Staff Khusus Kementerian Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional, Titik Anas, dan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Barat Heru Pudyo Nugroho, Regional Economist Ferry Hadiyanto serta Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan, Mei Ling sebagai moderator.

Sebelumnya, Dirjen Bea dan Cukai, Askolani menyampaikan bahwa peran ALCo regional ini diharapkan dapat berkontribusi kepada pihak lain, dalam hal ini sektor moneter, sektor riil, Pemerintah Daerah dan BPS sebagai acuan pembangunan nasional dan regional. Ia berharap kegiatan Alco ini tidak hanya terkait dengan konsolidasi keuangan di bidang fiskal tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana konsolidasi dengan berbagai pihak. “Seluruh elemen tersebut tidak dapat dipisahkan dalam hal komunikasi dan koordinasi untuk membangun wilayah di Jawa Barat,” ungkapnya.