Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
 1 50-991    ID | EN      Login Pegawai
 
Berita DJKN
Dirjen KN: Sejak 2010, Pemerintah Kucurkan Dana APBN Rp87,6 T untuk KPR FLPP Satu Juta Rumah bagi MBR
Muhammad Ridho Arve
Rabu, 25 Januari 2023 pukul 21:15:54   |   71 kali

Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bersama Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan PT Sarana Multigriya Finansial (PT SMF) bersinergi membentuk Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan. Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Jakarta (25/11) menjadi wujud keseriusan dan komitmen pemerintah dalam menjawab permasalahan backlog dan ketersediaan hunian yang layak bagi masyarakat.


Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban menjelasakan bahwa sektor perumahan menjadi salah satu sektor yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena memiliki multiplier effect yang sangat tinggi terhadap sektor lainnya. Namun, masih terdapat isu-isu yang perlu diselesaikan dengan komitmen dan sinergi dari berbagai pihak di sektor perumahan.


"isu backlog dan ketersediaan hunian yang layak masih menjadi persoalan. Berdasarkan data Susenas BPS tahun 2021, backlog kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 12,71 juta rumah tangga, dengan backlog kepenghunian sebesar 6,98 juta rumah tangga,” jelas Rionald.


Pemerintah melalui berbagai instrumen fiskal telah berupaya mendukung pengembangan sektor perumahan khususnya kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), antara lain melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), pembangunan Rusun dan Rusus, serta insentif pajak berupa pembebasan PPN dan PPh 1% untuk rumah sederhana dan sangat sederhana.


“Sejak Tahun 2010, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk program FLPP total sebesar Rp79,77 triliun untuk membiayai pembangunan 1.169.579 unit rumah MBR dengan nilai sebesar Rp100,32 triliun. Pemerintah melalui pemberian tambahan PMN kepada PT SMF (Persero) juga mengalokasikan porsi 25% pembiayaan KPR FLPP sejak tahun 2017 sebesar Rp7,8 triliun yang kemudian di-leverage untuk menyalurkan pendanaan sebesar Rp15,04 triliun guna mendukung pembiayaan bagi penyediaan 421.650 unit rumah MBR”, jelas Rionald.


Berbagai program yang telah dilakukan Pemerintah berhasil menahan laju pertumbuhan backlog perumahan di Indonesia namun tujuan utama untuk mengurangi backlog perumahan masih belum dicapai secara efisien. Dengan adanya Sekretariat Ekosistem Pembiayaan Perumahan diharapkan kedepannya dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat di sektor perumahan. (arv/aa)

Foto Terkait Berita
Peta Situs | Email Kemenkeu | FAQ | Prasyarat | Wise | LPSE | Hubungi Kami | Oppini