Pontianak – Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Kalimantan Barat  yaitu Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Barat, Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Barat dan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat kembali mengadakan Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Semester I Tahun 2022 pada Kamis, (28/7) secara hybrid di aula Kanwil DjPb Kalimantan Barat dan Live Youtube Kanwil DjPb Kalimantan Barat. Hal ini dilakukan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Kalimantan Barat.

Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara Kanwil DJKN Kalbar Darnadi menyampaikan Pendapatan Negara Bukan pajak (PNBP) realisasi sampai dengan akhir Juni 2022 adalah sebesar Rp 484,63 miliar atau sebesar 59,74 persen dari total target, disumbang oleh pendapatan BLU sebesar Rp 196,24 miliar dan PNBP lainnya sebesar Rp 288,39 miliar dengan kontribusi PNBP per Juni 2022 dari  Kanwil DJKN Kalimantan Barat yaitu PNBP aset BMN Rp7.534.638.457,00 PNBP Biaya administrasi Piutang Negara Rp3.805.732,00, PNBP Bea lelang Rp 3.496.224.256,00. “Sehingga total PNBP sebesar Rp11.034.669.445,00, sementara pendapatan hibah masih belum ada realisasi,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Perkembangan ekonomi dan indikator kesejahteraan di Kalimantan Barat triwulan I tahun 2022 dibandingkan triwulan I tahun 2021 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,05 persen sementara jika dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 0,36 persen. Perekonomian Kalimantan Barat triwulan I tahun 2022(y-on-y) yang diukur berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 61.302,23 miliar dan atas dasar konstan 2010 mencapai Rp 36.070,05 miliar.

Pada Juni 2022 inflasi Kalimantan Barat sebesar 0.09 persen (gabungan 3 kota: Pontianak, Singkawang, Sintang). Tingkat inflasi tahun kalender pada Juni 2022 sebesar 3,62 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2022 terhadap Juni 2021) sebesar 4,31 persen. Berdasarkan data BPS, neraca perdagangan Kalimantan Barat bulan Mei 2022 surplus US $133,48 juta sedangkan secara kumulatif Januari s.d. Mei 2022 juga surplus US$ 871,78 juta.

Dari indikator kesejahteraan, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Barat  pada Maret 2022 mencapai 350 ribu jiwa atau sekitar 6,73 persen dari total penduduk, angka ini turun dibanding pada bulan Maret 2021 dimana jumlah penduduk miskin mencapai 367 ribu jiwa, dengan rasio gini Kalbar pada Maret 2021 dimana jumlah penduduk miskin mencapai 367 jiwa, dengan rasio gini Kalbar pada Maret 2022 berada di angka 0,314 turun sebesar 0,001 poin dari periode sebelumnya September 2021 (0,315). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Barat pada Februari 2022 sebesar 4,86 persen, turun 0,87 persen dibandingkan dengan Februari 2021. Penduduk bekerja naik sebanyak 191,31 ribu orang, sementara pengangguran turun sebanyak 14,62 ribu orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan dibanding Februari 2021.

Kinerja APBN Kalimantan Barat secara umum s.d. Juni mengalami defisit, namun jika melihat tren sejak tahun 2018, defisit di Kalimantan Barat semakin mengecil dan membaik, baik dari sisi pagu maupun realisasi yang dihitung dari Januari s.d Desember untuk tahun 2018 s.d.2021 dan Juni 2022.

Sampai dengan semester I 2022 secara nasional APBN Kita mengalami surplus, sementara di Kalbar defisit, namun demikian sinyal positif ditunjukkan dari semakin kuatnya APBN Kalbar, yaitu dengan pendapatan yang semakin meningkat dan rasio defisit yang semakin terkendali. Apabila dicermati, rasio defisit di Kalimantan Barat sejak tahun 2018 hingga 2022 juga terus turun dan tetap terkendali, bahkan s.d. Juni 2022 rasio defisit Kalbar berada di angka 45,68 persen jauh dibawah rasio defisit APBN Kalbar 2021 yang berada di angka 65,69 persen.

Sementara rasio pendapatan terhadap belanja juga semakin meningkat dengan ditunjukkanadanya peningkatan dari tahun ke tahun. Rasio pendapatan terhadap belanja APBN Kalbar 2022 mencapai 54,32 persen, jauh di atas rasio di tahun 2018 s.d. 2021 yang berada di rentang 25-34 persen.

Bila melihat capaian di setiap akhir tahunnya, penerimaan pendapatan di wilayah Kalimantan Barat selalu berada di atas 90 bahkan di masa pandemi (tahun 2020 dan 2021) penerimaan pendapatan di Kalbar berada di atas 100 persen yaitu sebesar 108 persen untuk tahun 2020 dan 126,65 persen di tahun 2021.

Sementara untuk realisasi belanja, sejak tahun 2018 hingga tahun 2021, persentase realisasi belanja di APBN Kalbar selalu berada di atas 95 persen. Bahkan realisasi belanja di tahun 2020 dan 2021 berada di atas 97 persen . Diharapkan realisasi belanja di akhir tahun ini bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Kinerja APBN Kalbar dari Pendapatan Negara, sejalan dengan pemulihan ekonomi, kinerja penerimaan s.d. Juni 2022 di Kalimantan Barat terus meningkat hingga tumbuh 74,14 persen pada tahun 2022. Pertumbuhan ini jauh lebih baik dibandingkan dengan penerimaan s.d. Juni 2021 yang tumbuh 11,57 persen. Pertumbuhan pada bulan Juni naik dibandingkan bulan Mei karena adanya setoran dari PPS serta setoran PPh Badan atas tahun pajak sebelum 2022 baik dari hasil Pengawasan maupun Pemeriksaan.

Catatan penerimaan s.d. 30 Juni 2022 perjenis pajak disampaikansebagai berikut; PPh Non Migas Rp 2,95 triliun tumbuh 110,53 persen, PPN Rp 2,42 triliun tumbuh 49,34 persen, PBB Rp56,78 persen miliar tumbuh 10,28 persen, pajak lainnya Rp 35,87 miliar tumbuh negative 43,77 persen karena turunnya setoran bea materai dan adanya bunga penagihan pada 2021 yang tidak terulang di 2022. Realisasi penerimaan perpajakan dari kepabeanan dan cukai lingkup Provinsi Kalimantan Barat s.d. 30 Juni 2022 mencapai Rp1.157,80 miliar atau 263,05 persen dari target APBN tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut; penerimaan Bea Masuk Rp 24,48 miliar tumbuh 64,06 persen didominasi oleh senyawa heterosiklik, penerimaan Bea keluar Rp1.114,4 miliar tumbuh 84,67 persen didominasi oleh ekspor minerba, bauksit, CPO dan turunannya, penerimaan Cukai Rp 18, 92 miliar tumbuh negatif 15,82 persen.

Kinerja APBN Kalbar dari Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2022, realisasi belanja pemerintah pusat (k/L) adalah sebesar Rp 3.726,00 miliar atau sekitar 35,68 persen dari pagu belanja, angka ini mengalami penurunan sebesar 17,98 persendibandingkan realisasi  tahun sebelumnya Juni 2021.

Realisasi belanja pemrintah tertinggi berasal dari pos Belanja Bantuan Sosial yaitu sebesar 46,69 persen disusul Belanja Pegawai sebesar 46,09 persen dan Belanja Barang 37,58 persen. Sementara sampai dengan Juni 2022, realisasi Belanja Modal di Kalbar masih berada di angka 17,06 persen.

Berdasarkan data dari SIMTRADA, realisasi Belanja Transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir Juni 2022 adalah sebesar Rp 9.203,78 miliar atau sekitar 50,14 persen dari total pagu Rp 18.357,38 miliar angka realisasi ini mengalami kenaikan disbanding periode sebelumnya yaitu sebesar 5,57 persen. Kenaikan realisasi ini disumbang oleh realisasi yang cukup tinggi pada pos Dana Alokasi Umum (57,66 persen) dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (55,96 persen).

Secara khusus realisasi TKDD untuk Dana BOS adalah sebesar Rp 792,70 miliar atau 34,55 persen dari alokasi pagu sebesar Rp 2.295,13. Realisasi ini terbagi dalam tiga jenis penyaluran Dana BOS yaitu afirmasi, kinerja, dan reguler. Dari ketiganya, untuk BOS afirmasi belum ada penyaluran sementara untuk BOS kinerja telah tersalur sebesar Rp 12,07 miliar untuk 137 sekolah, 42.036 siswa dan untuk BOS reguler telah tersalur sebesar Rp 780,89 miliar untuk 11.526 sekolah, 1.818.021.563 siswa.

Untuk Dana Desa s.d. akhir periode semester I Tahun 2022 telah terealisasi sebesar Rp 939,09miliar dari pagu 1.89 triliun atau sekitar 49,38 persen. Sementara untuk DAK Fisik sampai dengan Juni 2022 baru tersalur sebesar Rp 108,37 miliar atau sebesar 6,51 persen dari total pagu Rp 1.664,02 miliar.

Realisasi belanja penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), berdasarkan data PC-PEN per 1 Juli 2022 pada periode semester I Tahun 2022 telah terealisasi dana pemulihan Ekonomi Nasional untuk cluster kesehatan sebesar Rp 419,42  miliar untuk 6.329 pasien di 32 Rumah Sakit. Sementara untuk cluster perlindungan sosial, untuk Program Keluarga Harapan (PKH) telah terealisasi sebesar Rp 137,02 miliar untuk 176.300 KPM, untuk Bansos Sembako sebesar Rp 11 miliar untuk 54.986 KPM, untuk BLT Minyak Goreng sebesar Rp 98,04 miliar untuk 326.797 KPM dan untuk BLT Dana Desa telah tersalur sebesar Rp 333,79 miliar pada 1.725 desa untuk 818.918 KPM

Sebagai penutup, Kepala Kanwil DJPb Kalbar  Imik Eko Putro menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas belanja yang bersumber dari APBN, belanja barang dan belanja modal agar memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sehingga APBN mampu berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat, meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan juga terciptanya multiplier effect bagi perekonomian regional.