Manado – Selasa, 13 November 2012, Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Universitas Sam Ratulangi mengadakan seminar di Hotel Aryaduta Manado. Seminar dengan tema “Perkembangan Perekonomian Terkini dan APBN 2013” ini dihadiri oleh kalangan pengamat ekonomi, pengusaha, dosen, serta kalangan mahasiswa di Manado. Perwakilan dari beberapa lembaga pun turut hadir termasuk perwakilan dari Bank Indonesia.

Acara dibuka oleh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Dr. Jullie J. Sondakh, S.E., Ak., M.Si., Cpa. yang dilanjutkan dengan pemaparan keynote speech oleh Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Utara yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah XVI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil XVI DJKN) Manado Ngakan Putu Tagel. Ngakan memaparkan bahwa dalam perkembangan perekonomian yang semakin dinamis, tantangan pembangunan pada tahun 2013 juga semakin komplek sehingga perlu mendapat perhatian serius melalui perumusan kebijakan fiskal yang antisipatif, responsif, dan terintegrasi. Adapun beberapa isu strategis yang perlu kita cermati adalah meliputi empat hal pokok yaitu peningkatan daya saing, peningkatan daya tahan ekonomi, peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat, dan pemantapan stabilitas sosial dan politik.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2013, peran kebijakan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mempunyai nilai strategis yang diharapkan mampu menstimulasi perekonomian untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan. APBN yang sehat akan mempunyai korelasi positif terhadap terwujudnya stabilitas perekonomian yang mantap dan sebaliknya stabilitas perekonomian yang mantap akan mendorong terjaganya APBN yang sehat. Adapun indikator APBN yang sehat tercermin pada defisit anggaran pada level aman dan terjaganya kesinambungan fiskal. Peran kunci APBN adalah merupakan instrumen fiskal untuk mempengaruhi perekonomian, mengelola dan mengarahkan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan secara optimal. Peran strategis APBN tersebut ditempuh melalui tiga fungsi pokok kebijakan fiskal yang meliputi fungsi alokasi yang esensinya mendorong terciptanya efisiensi perekonomian dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan fungsi distribusi yang substansinya mendistribusikan kemakmuran, mengurangi kesenjangan dan mewujudkan keadilan ekonomi dan pembangunan, dan fungsi stabilisasi yang esensinya mendorong terwujudnya stabilitas fundamental perekonomian.

Kemudian acara dilanjutkan dengan paparan dari seorang Ekonom Regional Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Dr. Bagus Santoso, M.Soc., Sc. mengenai Perkembangan Ekonomi Terkini. Dalam paparannya, Bagus membagi pokok bahasannya menjadi tiga bagian yaitu perkembangan perekonomian global, perkembangan perekonomian domestik, dan asumsi dasar ekonomi makro APBN 2013. Ia mengaitkan hubungan antara perkembangan ekonomi di negara-negara Amerika, Eropa, serta Asia dengan perkembangan perekonomian domestik Indonesia yang kemudian dijadikan sebagai asumsi dasar ekonomi makro dalam pembentukan APBN 2013.

Lebih detil mengenai pokok-pokok APBN 2013 dijelaskan oleh narasumber berikutnya yaitu Kasubdit Analisis Ekonomi Makro dan Pendapatan Negara Direktorat Jenderal Anggaran Yonathan S. Hadi. Sebelum memulai paparannya, Yonathan menanyakan kepada para peserta seminar “apakan sudah ada yang pernah membaca Nota Keuangan Indonesia?”. Para peserta terdiam dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Kemudian Yonathan menunjukkan Nota Keuangan Indonesia yang tebalnya beratus-ratus halaman tersebut. Ia lalu memulai pemaparannya bahwa sidang paripurna DPR RI tanggal 23 Oktober 2012 akhirnya menyepakati dan mengesahkan RUU APBN 2013 menjadi UU APBN 2013. Pokok-pokok APBN yang disepakati antara lain: asumsi dasar ekonomi makro sesuai dengan usulan dalam RAPBN 2013; pendapatan negara disepakati Rp1.529,7 triliun, naik Rp21,9 triliun dari rencana awal dalam RAPBN 2013; belanja negara disepakati Rp1.683 triliun, naik Rp25,1 triliun dari rencana awal dalam RAPBN 2013; belanja K/L disepakati Rp594,6 triliun, naik Rp47,2 triliun dari rencana awal dalam RAPBN 2013; defisit anggaran disepakati untuk diperlebar dari semula 1,62% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 1,65% terhadap PDB. Kesepakatan tersebut selain telah mengakomodasikan berbagai masukan, pandangan, pendapat, dan saran-saran berbagai fraksi, dan komisi pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), juga mempertimbangkan berbagai kendala yang ada, baik faktor-faktor internal maupun eksternal, termasuk perkiraan realisasi APBN Perubahan 2012.

Narasumber ketiga yaitu Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Dr. Vecky A.J Masinambow, SE., M.S. Ia menjelaskan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dalam hal ini kawasan yang dijadikan sebagai objek adalah KEK Tanjung Merah, Bitung, Sulawesi Utara. Ia mengambil kawasan di Bitung karena disana terdapat Pelabuhan Bitung yang diproyeksi menjadi pelabuhan internasional karena letaknya yang strategis di kawasan ASEAN. Dari perencanaan tersebut diperlukan beberapa tindak lanjut kebijakan yang antara lain: menjadikan pelabuhan Bitung sebagai pelabuhan impor barang tertentu, memberikan keringanan perpajakan (ekspor-impor), memfasilitasi pengembangan agro industri (hasil laut dan hasil pertanian/perkebunan di KEK, memfasilitasi pengembangan logistics based industry, memberikan kemudahan-kemudahan bagi relokasi industri ramah lingkungan baik di dalam maupun dari luar negeri, meminta kepada Amerika Serikat c.q. Kedubes di Jakarta untuk mendapatkan petugas bea cukai Amerika Serikat di KEK Bitung.

Setelah pemaparan dari ketiga pembicara tersebut, acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang dimoderatori oleh Rektor Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Dr. Agus Tony Poputra, S.E., M.M., M.A. Beberapa pertanyaan pun terlontar dari para peserta seminar yang kemudian dijawab dan didiskusikan oleh para narasumber hingga acara selesai dan ditutup dengan makan siang bersama.(Febrianto – Humas Kanwil Manado)