Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa situasi yang dihadapi oleh Indonesia pasca merebaknya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tak ubahnya dengan suasana perang. Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) agar dapat mampu berpikir kritis dan berupaya untuk menjadi bagian dari solusi dari penanganan dampak Covid-19 di tanah air. Hal ini ditegaskannya saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DJKN yang diselenggarakan melalui aplikasi video konferensi Zoom Meeting pada Senin (10/8).

“Sekarang kita berhadapan dengan suasana perang. Kita tidak punya kemewahan untuk berkeluh kesah, atau apabila anda tidak punya imajinasi, inovasi, kreativitas untuk menjadi bagian dari solusi. Semuanya harus bekerja extraordinary, ekstra keras, extra-resilient,” tuturnya.

Perang ini, lanjutnya, bersifat multi-front battle, yaitu pertempuran yang terjadi di berbagai tempat. Bukan hanya melawan penyebaran Covid-19, tetapi juga imbasnya yang merambat ke banyak sektor. “DJKN harus paham dan aktif, sebagai bendahara negara yang merupakan ultimate owner kekayaan negara, ke mana kita akan pergi. Ada tanggung jawab solusi, inovasi, untuk bisa ikut menjadi pemecah masalah multi-front challenges ini,” katanya.

Salah satu tanggung jawab tersebut ialah optimalisasi aset negara yang nilainya kini telah termutakhirkan setelah pelaksanaan revaluasi. Dalam beberapa tahun ke depan, ia menggagas pada konsolidasi fiskal yang telah dimulai, aset-aset negara dapat terus bekerja produktif dan mampu membayar kembali berbagai kewajiban yang muncul akibat Covid-19 dan tujuan pembangunan lainnya.

Setiap kekayaan negara, terlebih yang sudah direvaluasi, ia wajibkan untuk mampu memberikan nilai tambah yang setinggi-tingginya bagi ekonomi dan keuangan negara. “Dalam suasana Covid, pikirkan hal ini secara jauh lebih strategis,” imbaunya.

Lebih lanjut, terkait kewenangan DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, ia meminta agar DJKN dapat memiliki tim yang mempunyai jejaring internasional dan memiliki hubungan dengan pusat-pusat modal di dunia. “Sehingga mereka merasa convinced, confident, kemudian percaya untuk melakukan investasi di Indonesia,” ungkapnya. Begitu pula dengan Penyertaan Modal Negara (PMN), dirinya menuntut agar DJKN amat memerhatikan tanggung jawab moral dan profesional dalam setiap penyusunan keputusan PMN.

Sri Mulyani mengaku bahwa situasi yang sulit saat ini merupakan tantangan profesional yang luar biasa penting bagi DJKN. Karenanya, ia menilai bahwa hal ini dapat menjadi poin transformasi DJKN. “Suasana terburuk itu biasanya mampu melahirkan orang-orang terbaik, dan dia juga bisa melahirkan organisasi-organisasi terbaik,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata menyampaikan tema Rakernas DJKN tahun ini tentang “Strategi Pengelolaan Kekayaan Negara dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dan Menyongsong Tatanan Normal Baru” dipilih sebagai bentuk upaya DKJN mendukung langkah pemerintah untuk menanggulangi dampak Covid-19. Rakernas ini akan akan membahas digitalisasi proses bisnis, inovasi dan terobosan dalam pengelolaan kekayaan negara, penguatan sumber daya manusia (SDM), serta peningkatan efektivitas komunikasi publik di lingkungan DJKN. (Foto: Andi Al Hakim, Bhika Arnanda/Teks: NF)